Scroll untuk baca artikel
DaerahPolitik

DPRK Boven Digoel Bentuk Panitia Khusus, Perkuat Fungsi Legislasi dan Pengawasan

24
×

DPRK Boven Digoel Bentuk Panitia Khusus, Perkuat Fungsi Legislasi dan Pengawasan

Sebarkan artikel ini

Honai,Boven Digoel– Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel menggelar Rapat Paripurna pada akhir Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 dengan agenda pembentukan dan penempatan anggota fraksi serta kelompok khusus ke dalam Panitia Khusus (Pansus). Pembentukan Pansus ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan DPRK dalam membahas berbagai agenda penting daerah.

Ketua DPRK Boven Digoel, Simon Akka, dalam pidatonya menjelaskan bahwa Panitia Khusus merupakan salah satu alat kelengkapan DPRK yang dibentuk berdasarkan keputusan rapat paripurna dan bersifat tidak tetap.

“Panitia Khusus merupakan alat kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna. Alat kelengkapan ini bersifat tidak tetap dan ditetapkan melalui Keputusan DPR Kabupaten,” ujar Simon Akka,kamis (23/07/2026).

Ia menjelaskan, pembentukan Pansus dilakukan atas usul anggota DPRK setelah memperoleh pertimbangan dari Badan Musyawarah. Sesuai ketentuan, Panitia Khusus memiliki masa kerja paling lama enam bulan untuk melaksanakan tugas tertentu, termasuk pembahasan rancangan peraturan daerah (Perda), sebelum menyampaikan laporan hasil kerjanya dalam rapat paripurna.

Menurut Simon, dasar pembentukan Panitia Khusus pada rapat tersebut berasal dari usulan resmi yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi dan Kelompok Khusus DPRK melalui surat beserta berita acara penempatan anggotanya.

“Fraksi-fraksi dan Kelompok Khusus telah mengirimkan surat dan berita acara mengenai penempatan anggota pada Panitia Khusus. Dokumen tersebut menjadi dasar pelaksanaan agenda pembentukan Panitia Khusus pada rapat paripurna hari ini,” katanya.

Adapun surat usulan yang menjadi dasar pembentukan Panitia Khusus meliputi:

  1. Fraksi Gerakan Nasional Indonesia Sejahtera melalui Surat Nomor 06/FGANIS/DPRK/BD/VII/2026 tentang Penempatan Anggota Fraksi pada Panitia Khusus DPRK.
  2. Fraksi Golongan Karya melalui Surat Nomor 07/F-GOLKAR/2026 tentang Penempatan Anggota Fraksi pada Panitia Khusus DPRK.
  3. Fraksi Perjuangan Demokrat Pembangunan Nasional melalui Surat Nomor 08/F-PDPN/DPRK/VII/2026 tentang Penempatan Anggota Fraksi pada Panitia Khusus DPRK.
  4. Kelompok Khusus melalui Surat Nomor 07/SET-POK.SUS/VII/2026 tentang Penempatan Anggota Kelompok Khusus pada Panitia Khusus DPRK.

Melalui pembentukan Panitia Khusus tersebut, DPRK Boven Digoel berharap proses pembahasan berbagai agenda strategis, termasuk penyusunan dan penyempurnaan regulasi daerah, dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, keberadaan Pansus diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan DPRK terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah demi mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Boven Digoel.