Honai,Boven Digoel – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel, Oral Bruner Leleng, mengingatkan Pemerintah Daerah agar memperhatikan batas waktu dalam pembahasan serta penetapan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025.
Menyoroti potensi keterlambatan dalam proses penyusunan dokumen anggaran, Oral Bruner Leleng menegaskan pentingnya kedisiplinan Pemerintah Daerah dalam mematuhi jadwal yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Ia menekankan bahwa kesepakatan terhadap rancangan KUA dan PPAS harus sudah ditandatangani paling lambat pada minggu kedua bulan Agustus.
“Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Sementara itu, kesepakatan terhadap rancangan KUA dan PPAS ditandatangani paling lambat minggu kedua bulan Agustus,” jelas Oral Bruner Leleng,selasa (14/10/25).
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa ketentuan tersebut juga berlaku untuk rancangan perubahan KUA-PPAS, rancangan perubahan APBD, maupun rancangan APBD induk, sebagaimana diatur dalam peraturan yang sama. Oleh karena itu, setiap tahapan harus dilaksanakan secara tepat waktu agar tidak menghambat proses penetapan APBD Perubahan Tahun 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Oral Bruner Leleng juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRK. Ia berharap agar seluruh perangkat daerah dapat menindaklanjuti catatan serta rekomendasi yang telah disampaikan, sehingga pembahasan dan penetapan dokumen anggaran dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Dengan memperhatikan waktu dan ketentuan peraturan, maka pelaksanaan pembangunan tahun 2025 dapat berlangsung efektif, akuntabel, dan sesuai dengan rencana yang telah disusun,” pungkasnya.
Dengan penegasan ini, DPRK Boven Digoel berharap seluruh perangkat daerah dapat bekerja selaras dan disiplin waktu dalam menyiapkan dokumen keuangan daerah, demi mendukung kelancaran pembangunan serta pengelolaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran.




















