Honai,Boven Digoel – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024 (28/04/25). Rapat ini mengusung dua agenda utama, yaitu penyampaian pokok-pokok pikiran DPRK terhadap hasil reses I pimpinan dan anggota DPRK Boven Digoel tahun 2025, serta penetapan perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Boven Digoel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.
“Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewajiban anggota DPRK adalah memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, menampung, dan menyerap aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, reses merupakan instrumen penting yang harus dilaksanakan oleh semua anggota DPRK,” tegas Ketua DPRK Boven Digoel, Simon Akka, dalam sambutannya.
Simon Akka menambahkan, sesuai Pasal 88 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, reses digunakan oleh anggota DPRK secara perorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan tiga kali dalam setahun, sesuai masa persidangan DPRK.
Rapat paripurna ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan strategis berdasarkan aspirasi masyarakat yang telah diserap selama reses. Selain itu, perubahan tata tertib DPRK Boven Digoel juga diharapkan dapat menyempurnakan regulasi internal untuk meningkatkan kinerja dewan.
“Kami berkomitmen untuk memastikan setiap aspirasi masyarakat ditindaklanjuti dengan kebijakan yang pro-rakyat. Hasil reses ini akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam perumusan program pembangunan ke depan,” ujar Simon Akka.




















