Scroll untuk baca artikel
DaerahPolitik

DPRK Boven Digoel Hasilkan Sejumlah Keputusan Strategis Selama Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026

24
×

DPRK Boven Digoel Hasilkan Sejumlah Keputusan Strategis Selama Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026

Sebarkan artikel ini

Hona,Boven Digoel– Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan menghasilkan berbagai keputusan strategis selama Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026. Berbagai keputusan tersebut meliputi persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah, pembentukan panitia khusus, hingga rekomendasi tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ketua DPRK Boven Digoel, Simon Akka, dalam pidatonya pada Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 menyampaikan bahwa seluruh produk hukum yang dihasilkan merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Secara keseluruhan DPR Kabupaten Boven Digoel dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya juga telah menghasilkan berbagai produk berupa keputusan DPRK,” ujar Simon Akka,kamis (23/07/2023)

Ia menjelaskan, salah satu keputusan penting yang dihasilkan adalah Keputusan DPR Kabupaten Boven Digoel Nomor 100.3.3.8/04/DPRK-BD/IV Tahun 2026 tentang persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2025–2029 menjadi Peraturan Daerah.

Selain itu, DPRK juga menetapkan Keputusan Nomor 100.3.3.8/09/DPRK-BD/VII Tahun 2026 yang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah.

Dalam bidang pengawasan dan ketertiban masyarakat, DPRK turut menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol melalui Keputusan Nomor 100.3.3.8/10/DPRK-BD/VIII Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Di sisi lain, DPRK juga membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Batas Wilayah Kabupaten Boven Digoel melalui Keputusan Nomor 100.3.3.8/07/DPRK-BD Tahun 2026. Pembentukan pansus tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan terkait batas wilayah yang menjadi perhatian pemerintah daerah dan masyarakat.

Komitmen DPRK dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia juga diwujudkan melalui Keputusan Nomor 100.3.3.8/10/DPRK-BD/VIII Tahun 2026, yang menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRK tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Tenaga Kerja Lokal sebagai Rancangan Perda Inisiatif DPRK.

Sementara itu, dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, DPRK menerbitkan Keputusan Nomor 100.3.3.8/08/DPRK-BD/VI Tahun 2026 mengenai Rekomendasi DPRK terhadap Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2025.

Simon Akka menegaskan bahwa seluruh keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen DPRK dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“DPRK akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal agar setiap kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Boven Digoel,” tutupnya.