Scroll untuk baca artikel
DaerahPolitik

DPRK Boven Digoel Kecam Ketidakhadiran Kepala OPD dalam Sidang Paripurna

60
×

DPRK Boven Digoel Kecam Ketidakhadiran Kepala OPD dalam Sidang Paripurna

Sebarkan artikel ini
Anergi Tarukpadang anggota DPRK Boven DIgoel

Honai,Boven Digoel– Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel kembali menyatakan kekecewaannya atas ketidakhadiran sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam setiap pelaksanaan sidang paripurna. Ketidakhadiran tersebut dinilai menghambat proses pembahasan kebijakan strategis dan menunjukkan kurangnya komitmen eksekutif dalam mendukung pembangunan daerah.

Anggota DPRK Boven Digoel, Anergi Tarukpadang (02/07/25), menegaskan bahwa kondisi ini telah berulang kali terjadi. Ia menyoroti bahwa hampir setiap rapat paripurna, baik yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) non-APBD, maupun agenda penting lainnya, sering kali tidak dihadiri oleh para kepala OPD.

“Faktanya, hampir semua rapat paripurna DPRK Boven Digoel tidak dihadiri oleh kepala OPD, kecuali ketika Bupati hadir. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami. Apakah kehadiran kepala OPD hanya bergantung pada kehadiran Bupati atau Sekda? Padahal, undangan resmi sudah dilayangkan kepada mereka untuk menghadiri setiap sidang,” tegas Anergi.

Ia juga menekankan bahwa hal ini bukan pertama kalinya terjadi. Banyak kepala OPD absen tanpa alasan jelas, padahal kehadiran mereka sangat penting untuk menyimak langsung berbagai pembahasan strategis terkait program dan kebijakan daerah.

DPRK Boven Digoel mendesak pemerintah daerah untuk lebih tegas dalam menegakkan kedisiplinan aparaturnya agar sidang-sidang penting ke depan dapat berjalan lebih efektif. “Kami berharap ada tindakan tegas dari eksekutif agar kinerja bersama dalam pembangunan daerah tidak terus terganggu,” pungkas Anergi.