Scroll untuk baca artikel
DaerahPolitik

DPRK Boven Digoel Perbarui Tatib, Penuhi Amanat UU Otsus Papua Soal Kuota OAP

89
×

DPRK Boven Digoel Perbarui Tatib, Penuhi Amanat UU Otsus Papua Soal Kuota OAP

Sebarkan artikel ini
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel, Sukensih

Honai,Boven Digoel – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel, Sukensih, menegaskan bahwa penyusunan dan perubahan Tata Tertib (Tatib) DPRK merupakan langkah responsif terhadap dinamika hukum dan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Setiap produk hukum tidak akan statis, melainkan terus dinamis seiring perkembangan zaman. Perubahan Tatib ini dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan pada hierarki peraturan yang lebih tinggi, khususnya setelah adanya pembaruan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua,” ujar Sukensih dalam keterangannya pada rapat paripurna,(28/04/25).

Ia menjelaskan, perubahan Tatib DPRK Boven Digoel merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, khususnya Pasal 6A Ayat (1). Pasal tersebut menyatakan bahwa anggota DPRK terdiri atas Anggota yang dipilih melalui pemilihan umum, danAnggota yang diangkat dari unsur Orang Asli Papua (OAP) sebanyak 1/4 (seperempat) dari total kursi DPRK.

Ketentuan serupa diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Otsus Papua, yang menjadi pedoman teknis pelaksanaan UU Otsus. “PP ini lahir untuk menjabarkan amanat UU, termasuk komposisi keanggotaan DPRK yang harus memastikan representasi OAP,” tambah Sukensih.

Perubahan Tatib DPRK Boven Digoel dilatarbelakangi oleh Kepatuhan Hukum: Penyesuaian terhadap UU Otsus dan PP 106 tahun 2021 yang mengikat,Representasi OAP: Pemenuhan kuota 25% kursi DPRK bagi anggota yang diangkat dari OAP untuk memperkuat partisipasi politik masyarakat asli dan Dinamika Regulasi: Pengharmonisasian peraturan daerah dengan kebijakan nasional, terutama pasca-revisi UU Otsus.

Dengan adanya revisi Tatib, DPRK Boven Digoel akan memastikan struktur keanggotaannya sesuai ketentuan baru, termasuk mekanisme pengangkatan anggota OAP. Langkah ini diharapkan memperkuat akuntabilitas dan inklusivitas lembaga legislatif di tanah Papua.

Pansus Tatib saat ini sedang menyelesaikan draft perubahan untuk dibahas dalam paripurna DPRK, sebelum ditetapkan sebagai peraturan yang berlaku. “Ini wujud komitmen kami menegakkan hukum sekaligus melindungi hak-hak dasar masyarakat asli Papua,” pungkas Sukensih