Honai,Boven Digoel-Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel terus menunjukkan komitmennya dalam menjalankan peran sebagai lembaga legislatif yang menjadi pilar demokrasi di tingkat daerah. Dalam sambutannya pada Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang Kedua Tahun 2024–2025,selasa (22/07/25), Ketua DPRK Boven Digoel, Simon Akka, menegaskan pentingnya pelaksanaan tiga fungsi utama DPRK: fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, sebagai dasar dalam mendorong pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurut Simon Akka, ketiga fungsi tersebut bukan sekadar mandat konstitusional, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik kepada masyarakat. DPRK, kata dia, berupaya agar seluruh fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal, transparan, dan akuntabel agar masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kehadiran lembaga perwakilan rakyat di daerah.
Dalam paparannya Ketua DPRK mengungkapkan bahwa pelaksanaan fungsi anggaran oleh Badan Anggaran DPRK pada masa persidangan kedua tahun 2025 belum dapat berjalan optimal. Hal ini disebabkan belum selesainya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Papua. Akibatnya, pembahasan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan harus ditunda dan menjadi prioritas pada masa persidangan ketiga tahun 2025.
Terkait fungsi pembentukan perda, Simon Akka juga menyampaikan bahwa pada masa persidangan kedua ini, DPRK bersama Pemerintah Daerah belum menyelesaikan pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahun 2025. Ia menyebutkan bahwa kesibukan DPRK dalam menjalankan berbagai agenda penting menyebabkan belum dapat ditetapkannya ranperda menjadi perda. Oleh karena itu, pembahasan dan pengesahan ranperda akan diprioritaskan pada masa persidangan ketiga.
Sementara itu, dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRK melalui komisi-komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya terus mengawasi pelaksanaan program pemerintah daerah, baik yang didanai oleh APBD maupun APBN. Pengawasan juga mencakup tindak lanjut terhadap LHP BPK, pelaksanaan perda dan peraturan bupati, pembangunan infrastruktur, serta pelayanan publik di daerah. Bentuk pengawasan ini dilakukan melalui rapat kerja, hearing, hingga kunjungan langsung ke lapangan.
Tak kalah penting, Simon Akka juga menyoroti pentingnya representasi anggota DPRK terhadap masyarakat melalui kegiatan penjaringan aspirasi di daerah pemilihan masing-masing. Aspirasi yang diperoleh baik dari masyarakat maupun dari pemerintah daerah setempat kemudian dirangkum sebagai Pokok-Pokok Pikiran DPRK yang akan diperjuangkan untuk dimasukkan dalam program dan kegiatan Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
Ketua DPRK menutup sambutannya dengan menegaskan bahwa DPRK Boven Digoel akan terus bekerja demi terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, partisipatif, dan pro-rakyat, sejalan dengan semangat demokrasi dan otonomi daerah.




















