Scroll untuk baca artikel
DaerahPolitik

DPRK Boven Digoel Tegaskan Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS Harus Tepat Waktu

24
×

DPRK Boven Digoel Tegaskan Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS Harus Tepat Waktu

Sebarkan artikel ini

Honai,Boven Digoel-DPRK Boven Digoel menegaskan pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 harus dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPRK Boven Digoel, Simon Akka, dalam Rapat Paripurna DPRK dengan agenda pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026,rabu (26/08/2026).

Simon mengatakan, sesuai Pasal 169 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disampaikan paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran untuk mendapatkan kesepakatan bersama antara kepala daerah dan DPRK.

Dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD, lanjutnya, juga harus dilengkapi dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD yang selanjutnya dilakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi pada jenjang pemerintahan yang lebih tinggi.

“Setelah mendapat persetujuan bersama, rancangan tersebut ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRK Boven Digoel dalam rapat paripurna,” ujar Simon.

Ia berharap, ke depan proses penyampaian hingga kesepakatan terhadap Rancangan Perubahan KUA dan PPAS dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk berpedoman pada PP Nomor 12 Tahun 2019 serta petunjuk teknis penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Simon juga mengingatkan ketentuan Pasal 90 PP Nomor 12 Tahun 2019 yang mengatur bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama.

Sementara itu, kesepakatan terhadap rancangan KUA dan PPAS ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

“Ketentuan tersebut bukan hanya mengatur rancangan KUA dan PPAS, tetapi juga mengatur rancangan KUA dan PPAS perubahan, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD maupun Rancangan Perda tentang APBD induk,” jelasnya.

Menurut Simon, kepatuhan terhadap tahapan dan jadwal tersebut penting untuk memastikan proses perencanaan dan penganggaran daerah berjalan tertib, sekaligus menjaga sinkronisasi antara pemerintah daerah dan DPRK dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Boven Digoel.

Dengan demikian, pembahasan Perubahan KUA dan PPAS APBD Perubahan 2026 diharapkan dapat berjalan efektif, tepat waktu, dan menghasilkan kesepakatan yang mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.