Scroll untuk baca artikel
Daerah

DPRK Dorong Eksklusivitas Komoditi Unggulan untuk Pedagang Lokal OAP

53
×

DPRK Dorong Eksklusivitas Komoditi Unggulan untuk Pedagang Lokal OAP

Sebarkan artikel ini

HONAI, Boven Digoel – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel mendorong agar komoditi unggulan daerah seperti sagu dan pinang, hanya diperdagangkan oleh pedagang lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kedaulatan ekonomi masyarakat lokal di tengah ketatnya persaingan pasar.

Pernyataan ini disampaikan oleh Anggota DPRK Boven Digoel, Tethol Petrus Nicodemus, di ruang sidang DPRK, Senin (30/6/2025).

“Kita ingin komoditi strategis seperti sagu dan pinang dikelola sepenuhnya oleh pedagang lokal. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal identitas dan kedaulatan masyarakat adat,” tegas Nicodemus.

Ia mengungkapkan, selama ini banyak pedagang lokal merugi akibat produk mereka tidak laku karena kalah bersaing dengan pedagang dari luar yang memiliki modal besar dan distribusi lebih luas. Akibatnya, hasil bumi masyarakat lokal seperti sagu dan pinang kerap membusuk tak terjual.

“Kondisi ini tidak hanya menciptakan ketimpangan, tapi juga melahirkan kecemburuan sosial. Maka perlu ada pengaturan yang tegas, agar komoditi tertentu hanya boleh dikelola dan dijual oleh pelaku usaha lokal,” tambahnya.

Untuk itu, DPRK tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan dan Pemberdayaan Pedagang Lokal, yang akan memuat ketentuan khusus terkait distribusi dan perdagangan komoditi unggulan daerah. Salah satu poin penting yang akan diatur yakni pembatasan hak distribusi atas hasil bumi lokal hanya untuk warga lokal, terutama OAP.

Langkah ini diharapkan tidak hanya menjadi bentuk keberpihakan nyata terhadap pedagang kecil, tapi juga menjadi pemacu semangat bagi petani dan pelaku UMKM lokal untuk meningkatkan produksinya.

Nicodemus menegaskan, keberhasilan kebijakan ini juga akan sangat bergantung pada dukungan dari eksekutif dan instansi teknis, khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dalam merancang teknis pelaksanaan di lapangan.

“Regulasi ini bukan untuk menutup diri, tetapi untuk memastikan bahwa ekonomi lokal tumbuh dari dan untuk masyarakat lokal,” pungkasnya.