HONAI, Boven Digoel – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel resmi mengesahkan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Manajemen RSUD. Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan surat keputusan oleh Ketua DPRK, Simon Aka, dalam rapat paripurna yang digelar Senin (30/6/2025).
Keputusan tersebut merupakan hasil dari rangkaian investigasi lapangan yang dilakukan oleh Pansus ke RSUD Boven Digoel pada 10 dan 25 Juni 2025. Kunjungan itu dilakukan untuk mengevaluasi kinerja manajemen rumah sakit yang selama ini menuai kritik dari masyarakat.
“Persetujuan ini berdasarkan kesepakatan lisan seluruh anggota dewan. Dengan demikian, keputusan DPRK atas hasil rekomendasi Pansus dinyatakan sah,” ujar Simon Aka saat memimpin rapat.
Ia menambahkan, keputusan tersebut juga akan dikonsolidasikan dengan agenda DPRK lainnya, seperti pembentukan Pansus Raperda Pengendalian Minuman Beralkohol dan penyempurnaan struktur Pansus Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Pedagang Lokal.
Dari hasil kerja Pansus, lima poin penting direkomendasikan. Salah satu poin yang paling mencolok adalah usulan penggantian Direktur RSUD Boven Digoel. Rekomendasi ini dikeluarkan setelah ditemukan sejumlah kelemahan dalam tata kelola dan pelayanan rumah sakit.
Selain itu, Pansus juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan medis, penguatan pengawasan internal, transparansi pengelolaan anggaran, serta peningkatan koordinasi antara RSUD dan dinas teknis.
DPRK berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Pasalnya, RSUD sebagai tulang punggung pelayanan kesehatan masyarakat harus dikelola secara profesional dan akuntabel agar mampu memberikan layanan terbaik bagi warga Boven Digoel.




















