Scroll untuk baca artikel
Daerah

Dukung PDPN, Boven Digoel Perkuat Regulasi dan PAD

78
×

Dukung PDPN, Boven Digoel Perkuat Regulasi dan PAD

Sebarkan artikel ini
suasana sidang paripurna

Honai,Boven Digoel – Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel menyatakan kesepahaman dengan pandangan Fraksi Perjuangan Demokrat Pembangunan Nasional (PDPN) terkait dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Raperda Pembentukan Badan Pendapatan Daerah.

Raperda Pembentukan Produk Hukum Daerah diharapkan menjadi pedoman dalam menyusun regulasi yang berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Raperda Badan Pendapatan Daerah bertujuan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui lembaga khusus yang profesional.

Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel, Dr. Pilemon Tabuni, S.IP, M.Si, menyatakan bahwa pemerintah daerah sepakat dengan pandangan Fraksi PDPN mengenai pentingnya produk hukum daerah dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Produk hukum daerah memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan berkelanjutan, serta pelayanan publik. Oleh karena itu, penyusunannya harus sesuai dengan tahapan yang berlaku,” ujar Pilemon.

Ia menjelaskan, tahapan penyusunan produk hukum daerah meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pilemon juga menyampaikan dukungan terhadap Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah.

“Dengan dibentuknya Badan Pendapatan Daerah, lembaga ini akan menjadi sumber potensi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Badan ini akan memiliki kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan pengelolaan PAD di Boven Digoel,” jelasnya.

Pilemon mengungkapkan, potensi PAD di Kabupaten Boven Digoel bersumber dari berbagai sektor, antara lain
1. Pajak Daerah: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Pajak Air Tanah.
2. Retribusi Daerah: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Pelayanan Pasar, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta
4. pendapatan asli daerah sah lainnya.
Dengan adanya Badan Pendapatan Daerah, diharapkan pengelolaan PAD dapat lebih terstruktur dan memberikan kontribusi