Scroll untuk baca artikel
Daerah

Efisiensi Anggaran 2025: Tantangan dan Solusi bagi Daerah

108
×

Efisiensi Anggaran 2025: Tantangan dan Solusi bagi Daerah

Sebarkan artikel ini
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Boven Digoel, Darius Minggu

Honai,Boven Digoel – Pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan efisiensi anggaran untuk tahun 2025 sebagai bagian dari langkah strategis dalam menyeimbangkan keuangan negara. Kebijakan ini berdampak pada berbagai sektor, termasuk alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bagi daerah, salah satunya Kabupaten Boven Digoel di Provinsi Papua Selatan.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan efisiensi ini, Kabupaten Boven Digoel akan mengalami pengurangan DAK fisik pada tahun 2025. Pengurangan tersebut diperkirakan akan mempengaruhi sejumlah proyek infrastruktur yang sebelumnya telah direncanakan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Boven Digoel, Darius Minggu saat di temui di ruangannya (14/02/25), mengungkapkan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025, efisiensi anggaran harus dilakukan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Boven Digoel.

“Dengan adanya KMK Nomor 29 Tahun 2025, dilakukan efisiensi anggaran, sehingga Kabupaten Boven Digoel harus mempersiapkan langkah-langkah penyesuaian. Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, DAK fisik Kabupaten Boven Digoel pada sektor konektivitas bidang jalan akan kehilangan anggaran sebesar Rp35 miliar,” ujar Darius Minggu.

Lebih lanjut, Darius menambahkan bahwa pengurangan anggaran ini akan berdampak pada proyek-proyek infrastruktur yang telah direncanakan, terutama dalam peningkatan konektivitas jalan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun strategi alternatif guna memastikan pembangunan tetap berjalan meskipun dengan keterbatasan anggaran.

Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola keuangan secara lebih efektif dan tetap menjaga pembangunan daerah agar tidak terhambat secara signifikan.