Honai,Boven Digoel-Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel mencatat sedikitnya tiga persoalan serius dalam proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sebagaimana disampaikan langsung oleh para pencari kerja (pencaker) dalam pertemuan resmi di kantor DPRK,jumat (14/11/2025).Tiga persoalan itu meliputi kasus TMT yang sempat viral, temuan enam orang yang diduga menerima Surat Keputusan (SK) tanpa menjalani proses tes, serta ketidakjelasan sisa kuota formasi.
Menyikapi berbagai keluhan tersebut, DPRK Boven Digoel menegaskan akan mendesak Pemerintah Daerah, khususnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD), untuk memberikan penjelasan terbuka dan akurat terkait proses rekrutmen CPNS. Desakan ini semakin menguat setelah terungkap adanya dugaan penerimaan enam orang tanpa tes, yang dinilai sebagai indikasi pelanggaran serius dalam prosedur seleksi.
Ketua I DPRK Boven Digoel, Oral Bruner Leleng, menyampaikan bahwa aduan para pencaker merupakan kondisi nyata yang harus segera ditindaklanjuti.
“Kami dari DPR pada intinya menerima keluhan dan aspirasi para pencaker. Ini kondisi real yang terjadi. Ada tiga poin penting yang menjadi catatan kami. Pertama, persoalan TMT yang sudah viral. Kedua, ternyata bukan hanya satu, tapi ada enam orang yang tiba-tiba mendapatkan SK tanpa melalui tes. Kemungkinan besar kalau kita usulkan untuk ditelusuri, jumlahnya bisa lebih banyak. Dan ketiga, soal kejelasan kuota formasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan transparansi terkait total kuota yang tersedia dalam rekrutmen tersebut.
“Masalah kejelasan kuota ini yang kami desak. Kami ingin tahu apakah dari total 500 formasi masih ada sisa kuota yang tidak terpakai, atau justru dicadangkan untuk orang lain. Ini yang perlu diproses dan diklarifikasi oleh pemerintah daerah dan BKD,” ujarnya.
DPRK Boven Digoel memastikan akan menindaklanjuti temuan ini dengan segera menggelar rapat bersama BKD untuk meminta penjelasan resmi dan memastikan proses rekrutmen berjalan sesuai aturan.
Pertemuan lanjutan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian bagi para pencaker serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme rekrutmen aparatur sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel.




















