Honai,Boven Digoel — Wakil Ketua Fraksi Gerakan Nasional Indonesia Sejahtera (GANIS), Sukri Ashal, menyampaikan pandangan fraksi terhadap Rancangan Awal Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2025–2029 dalam rapat Paripurna DPRK Boven Digoel,senin (08/12/2025).
Dalam penyampaiannya, Sukri menegaskan bahwa penyusunan RPJMD merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan pemerintah daerah. Ia mengutip Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada kabupaten dalam membentuk dan menyusun rencana pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional.
Menurut Sukri, kedua peraturan tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas perbantuan menempatkan pemerintah kabupaten sebagai pihak yang berwenang menyusun dokumen perencanaan secara berjenjang, yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Lebih lanjut, Sukri menjelaskan bahwa berdasarkan pasal terkait dalam UU 25 Tahun 2004, RPJMD merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD sekaligus menjadi arah pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Boven Digoel.
Ia menambahkan bahwa Rancangan RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2025–2029 merupakan bagian dari tahapan pembangunan jangka menengah yang selaras dengan periode RPJPD 2020–2045, sehingga memerlukan penyusunan yang cermat, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Fraksi GANIS menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses perencanaan agar dokumen RPJMD dapat menjadi pijakan yang kuat dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan.




















