Scroll untuk baca artikel
DaerahPolitik

Fraksi Ganis Tegaskan Raperda Harus Patuh Hierarki Hukum

54
×

Fraksi Ganis Tegaskan Raperda Harus Patuh Hierarki Hukum

Sebarkan artikel ini
Anggota Fraksi GANIS, Cenmi Winamal, SE saat membacakan pandangan fraksi

Honai,Boven Digoel– Fraksi Gerakan Nasional Indonesia Sejahtera (GANIS) menegaskan pentingnya keselarasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Lanjutan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boven Digoel selasa, (01/07/25), yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi dewan dan kelompok khusus.

Anggota Fraksi GANIS, Cenmi Winamal, SE, dalam pembacaan pandangan fraksinya, menekankan bahwa setiap produk hukum daerah harus mematuhi prinsip hierarki peraturan perundang-undangan serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan di atasnya. Ia mengutip Pasal 16 Ayat (3) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa pembentukan Raperda harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi dan berdasarkan hierarki perundang-undangan.

“Dalam pembentukan Rancangan Perda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, tentunya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan harus berdasarkan pada suatu hierarki perundang-undangan,” tegas Cenmi Winamal.

Lebih lanjut, ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur hierarki perundang-undangan. Hierarki tersebut terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Cenmi menegaskan bahwa dengan mematuhi hierarki ini, produk hukum daerah akan memiliki kepastian hukum dan tidak berisiko dibatalkan oleh pemerintah pusat. Ia juga mendorong agar proses pembahasan Raperda melibatkan partisipasi publik dan kajian mendalam oleh tim ahli hukum daerah.

Fraksi GANIS berharap, dengan pendekatan yang tertib dan sistematis ini, Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Boven Digoel dapat menjadi contoh peraturan daerah yang kuat, sah, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.