HONAI, Boven Digoel – Sekretaris Fraksi Gerakan Nasional Pembangunan Indonesia Sejahtera (GANIS), Paulina Yanit, menegaskan pentingnya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang selaras dengan regulasi lain di tingkat yang lebih tinggi.
Menurutnya, secara substansial, peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan nasional yang perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.
“Penyusunan Raperda tidak boleh berdiri sendiri. Semua harus selaras dengan regulasi yang lebih tinggi agar implementasinya efektif dan tidak menimbulkan konflik hukum di lapangan,” ujar Paulina saat menyampaikan pandangan fraksi GANIS dalam rapat DPRK Kabupaten Boven Digoel, Kamis (6/11/25).
Paulina menjelaskan, terdapat sejumlah regulasi yang berkaitan langsung dengan Raperda ini, baik dari sisi kewenangan pemerintah daerah maupun substansi yang diatur. Karena itu, penyusunannya harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, serta mampu memperkuat sistem penegakan hukum di Boven Digoel.
Ia juga menegaskan bahwa pembentukan peraturan daerah merupakan kewenangan konstitusional pemerintah daerah bersama DPRK sebagai wakil rakyat. Kewenangan ini diharapkan mampu mendorong pemberdayaan potensi sosial, budaya, dan peran masyarakat, termasuk Orang Asli Papua (OAP) dalam penyelenggaraan bantuan hukum.
Selain sinkronisasi regulasi, Paulina menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses penyusunan Raperda.
“Masyarakat, terutama OAP, harus dilibatkan agar bantuan hukum yang diatur benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa Raperda ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya payung hukum yang jelas, masyarakat dapat mengakses layanan bantuan hukum secara lebih mudah, efektif, dan transparan.
Fraksi GANIS berharap Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam memastikan perlindungan hukum yang merata, terutama bagi kelompok masyarakat rentan. Pemerintah daerah pun didorong untuk gencar melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami hak serta prosedur dalam memperoleh bantuan hukum.




















