Scroll untuk baca artikel
Daerah

Fraksi Golkar Minta Penjelasan Indikator Keberhasilan Pasca Restrukturisasi Bapenda

58
×

Fraksi Golkar Minta Penjelasan Indikator Keberhasilan Pasca Restrukturisasi Bapenda

Sebarkan artikel ini
Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel, Sukengsih

Honai,Boven Digoel- Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel, Sukengsih, menyampaikan pandangan fraksinya dalam sidang paripurna dengan agenda mendengarkan pandangan fraksi terhadap usulan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Pembentukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda),selasa,(01/07/25)

Dalam pandangannya, Fraksi Golkar menekankan pentingnya kejelasan indikator keberhasilan suatu badan atau instansi pasca dilakukan restrukturisasi. Sukengsih menuturkan bahwa pihaknya ingin mengetahui lebih dalam bagaimana pemerintah akan memantau dan mengevaluasi kinerja badan tersebut agar tetap sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

“Kami menilai, agar tujuan pembentukan badan baru dapat tercapai, diperlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi rutin yang memastikan kinerja badan tersebut sesuai dengan visi pembangunan daerah,” ujar Sukengsih.

Lebih lanjut, Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah untuk menyusun sistem evaluasi yang transparan, seperti penyusunan laporan kinerja tahunan, pelaksanaan audit independen, serta penerapan penilaian berbasis indikator yang terukur. Menurutnya, hal ini penting guna menjaga akuntabilitas dan efektivitas Bapenda dalam menjalankan fungsi strategisnya dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD).

“Kami berharap, keberlanjutan fungsi badan ini juga menjadi perhatian serius melalui pengawasan dan evaluasi yang konsisten,” tambahnya.

Di akhir penyampaian, Sukengsih menyatakan bahwa Fraksi Golkar secara prinsip dapat menerima kedua Raperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya di tingkat komisi maupun Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

“Dengan memperhatikan seluruh pandangan kami, maka Fraksi Golkar menyatakan menerima Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Raperda Pembentukan Bapenda untuk dibahas lebih lanjut,” pungkasnya.