Scroll untuk baca artikel
DaerahPolitik

Fraksi Golkar: Peredaran Miras Harus Dikendalikan, Jangan Sampai Rugikan Masyarakat

73
×

Fraksi Golkar: Peredaran Miras Harus Dikendalikan, Jangan Sampai Rugikan Masyarakat

Sebarkan artikel ini

Honai,Boven Digoel – Anggota Fraksi Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel, Oral Bruner Leleng, menegaskan pentingnya sanksi tegas baik administratif maupun pidana terhadap peredaran minuman beralkohol (miras) secara ilegal. Pernyataan ini disampaikan sidang paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dengan agenda pangdangan fraksi, (31/07/25).

“Fraksi Golkar mendorong penegakan hukum yang profesional dan elegan terhadap pelaku peredaran miras ilegal. Selain itu, pemerintah perlu mendata ulang tempat hiburan malam yang menjual minuman beralkohol, mengatur jenis miras yang diperdagangkan, serta meningkatkan pengawasan ketat,” tegas Leleng.

Fraksi Golkar juga meminta pemerintah gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak negatif miras jika peredarannya tidak dikendalikan. Selain itu, perlu ada pengaturan zona khusus penjualan dan konsumsi miras untuk mencegah peredaran tidak terkontrol di area publik.

“Kami memberikan apresiasi atas penyusunan Raperda ini karena menjawab masalah peredaran miras yang masif dan tidak terkendali di Boven Digoel. Namun, yang terpenting, melalui regulasi ini, tidak boleh ada lagi pemutaran kebijakan yang menguntungkan oknum tertentu, melainkan harus berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegas Leleng.

Fraksi Golkar Setujui Pembahasan Lanjutan Raperda
Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, Fraksi Golkar menyatakan penerimaan terhadap Raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut di tingkat Panitia Khusus (Pansus), komisi terkait, maupun Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bamperda).

“Dengan pengawasan yang ketat dan regulasi yang jelas, kami yakin peredaran miras dapat dikendalikan sehingga melindungi masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan daerah,” pungkas Leleng.

Pembahasan Raperda ini diharapkan dapat segera diselesaikan untuk memberikan payung hukum yang kuat dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Boven Digoel.