Scroll untuk baca artikel
DaerahPolitik

Fraksi Golkar Soroti Dampak Serius Peredaran Minuman Beralkohol

64
×

Fraksi Golkar Soroti Dampak Serius Peredaran Minuman Beralkohol

Sebarkan artikel ini
anggota Fraksi Golkar Oral Bruner Leleng

Honai,Boven Digoel– Anggota Fraksi Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel, Oral Bruner Leleng, menyoroti dampak serius dari peredaran dan penjualan minuman beralkohol di wilayah tersebut. Menurutnya, masalah ini tidak hanya berkaitan dengan pengawasan dan perizinan, tetapi juga memicu sejumlah akibat fatal, termasuk kematian dan meningkatnya tindak pidana kriminalitas.

Dalam pandangan resmi Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Oral Bruner Leleng (31/07/25), disebutkan bahwa minuman beralkohol telah menjadi pemicu berbagai masalah sosial dan kesehatan. “Sehingga tidak bisa hanya fokus pada regulasi peredaran, tetapi juga harus melihat dampak nyata di masyarakat, seperti kematian akibat konsumsi alkohol berlebihan, kerusakan organ tubuh, hingga meningkatnya kasus kekerasan dan kriminal,” tegasnya.

Oral Bruner Leleng menjelaskan bahwa dampak dari peredaran dan penjualan minuman beralkohol tidak hanya menyangkut aspek pengawasan dan perizinannya, tetapi juga menyebabkan kematian serta tindak pidana kriminalitas lainnya. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung menyentuh kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menangani masalah tersebut.

“Bahkan di kabupaten dan distrik yang ada di Boven Digoel, marak beredar ragam jenis alkohol, baik yang legal maupun ilegal, baik buatan masyarakat secara tradisional maupun pabrikan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Oral mengungkapkan bahwa persoalan hukum turut memperparah situasi. “Hal ini antara lain tercermin dari lemahnya pelaksanaan penertiban peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh Tim Pengawas dan Penertiban secara terpadu di bawah koordinasi kepala daerah, serta lemahnya tindakan penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait,” paparnya.

Ia juga menambahkan bahwa dalam momen-momen tertentu, seperti pesta perkawinan, pesta adat, dan hari-hari besar, kegiatan minuman beralkohol kerap menjadi bagian yang sulit dipisahkan. “Selain itu, hal ini juga berkaitan dengan pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, pelayanan, dan perlindungan masyarakat, sehingga memunculkan permasalahan hukum yang cukup laten dalam upaya pemberantasan tindak pidana pelarangan peredaran minuman beralkohol,” jelasnya.

Fraksi Golkar, melalui pandangan resminya, meminta agar kebijakan pengendalian minuman beralkohol dirancang secara komprehensif. “Tidak hanya menekankan aspek legalitas dan pengawasan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial, budaya, dan keamanan secara menyeluruh,” tegas Oral.

Dengan demikian, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menekan peredaran minuman beralkohol ilegal serta meningkatkan kesadaran akan bahaya konsumsinya.