Honai,Boven Digoel — Ketua Fraksi Perjuangan Demokrat Pembangunan Nasional (PDPN) DPRK Boven Digoel, Benyamin Anumbon, menegaskan bahwa pengelolaan pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak dan retribusi, saat ini belum maksimal karena masih menjadi bagian dari tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang memiliki cakupan kerja sangat luas.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRK Boven Digoel dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Raperda tentang Pembentukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda),selasa (01/07/25).
Menurut Benyamin, kondisi saat ini mengakibatkan kurangnya fokus dari BPKAD dalam mengelola pendapatan daerah, karena instansi tersebut juga bertanggung jawab atas pengelolaan belanja, aset, dan kas daerah. “Tugas BPKAD sangat kompleks, sehingga fungsi pengelolaan pendapatan yang menyatu di dalamnya sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Benyamin menjelaskan bahwa kewenangan pengelolaan pendapatan pun masih tersebar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang berdampak pada tidak optimalnya pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu, Fraksi PDPN mendorong percepatan pembentukan Bapenda agar pengelolaan pendapatan daerah dapat dilakukan secara lebih fokus, terarah, dan profesional.
Ia juga menyampaikan dukungannya terhadap perubahan keempat atas Perda Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang menjadi dasar hukum pembentukan Bapenda.
Dalam pandangannya, Benyamin turut merinci berbagai sumber pendapatan yang akan menjadi tanggung jawab Bapenda, sebagaimana tertuang dalam naskah akademik Raperda. Sumber tersebut meliputi Pajak Daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Pajak Air Tanah.
Retribusi Daerah, termasuk Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pasar, Retribusi Perizinan Tertentu, serta Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Pendapatan Lainnya, seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
“Pembentukan Bapenda bukan sekadar pemekaran kelembagaan, tetapi merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem pendapatan daerah, demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Benyamin.
Fraksi PDPN berharap, dengan hadirnya Bapenda, Kabupaten Boven Digoel dapat lebih mandiri secara fiskal dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis pada peningkatan pendapatan daerah.




















