Honai,Boven Digoel-Fraksi Perjuangan Demokrat Pembangunan Nasional (PDPN) DPRK Kabupaten Boven Digoel menilai pengelolaan pendapatan daerah masih menghadapi kendala serius akibat fragmentasi kewenangan antar-organisasi perangkat daerah (OPD). Karena itu, Fraksi PDPN mendorong pembentukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta menyatakan menerima dan menyetujui Perubahan ke-3 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Pandangan tersebut disampaikan Fraksi PDPN dalam penyampaian pandangan fraksi terhadap Perubahan ke-3 Raperda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Fraksi PDPN menyoroti lemahnya pengelolaan pendapatan daerah yang selama ini disebabkan oleh terpisahnya kewenangan perencanaan, pemungutan, penagihan, dan pengawasan pada masing-masing OPD, sehingga sering terkendala koordinasi.
Ketua Fraksi PDPN DPRK Boven Digoel, Benyamin Anumbon, saat membacakan pandangan fraksi,jumat (12/12/2025) mengatakan bahwa pengelolaan pendapatan daerah di banyak wilayah, termasuk Kabupaten Boven Digoel, masih menghadapi berbagai tantangan mendasar. Salah satu kendala utama adalah fragmentasi kewenangan antar-OPD yang menghambat efektivitas pengelolaan pendapatan secara menyeluruh.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Fraksi PDPN berpendapat sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Boven Digoel di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati memberikan perhatian serius terhadap penguatan kelembagaan yang terintegrasi, fokus, dan profesional dalam mengelola pendapatan daerah. Pembentukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan daerah melalui reformasi kelembagaan, perbaikan sistem, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.
Selain itu, Fraksi PDPN juga menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2025–2029, Rancangan Peraturan Daerah tentang Produk Hukum, serta Perubahan ke-3 Rancangan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Fraksi PDPN berharap seluruh regulasi yang ditetapkan nantinya dapat menjadi landasan kuat dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah, meningkatkan pendapatan daerah, serta mendorong percepatan pembangunan yang berkeadilan bagi masyarakat Kabupaten Boven Digoel.




















