HONAI, Boven Digoel — Fraksi Perjuangan Demokrat Pembangunan Nasional (PDPN) DPRK Boven Digoel, mendorong agar proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dilengkapi dengan uji publik yang lebih luas dan representatif.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Fraksi PDPN, Anergi Taruk Padang, saat membacakan pandangan fraksinya dalam rapat paripurna, Kamis (31/7/2025). Ia menekankan bahwa suatu produk hukum idealnya disusun berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis secara seimbang.
Menurut Anergi, uji publik yang sebelumnya dilakukan pada tahun 2023 di tiga distrik yaitu Jair, Mindiptana, dan Mandobo, belum cukup untuk mewakili keseluruhan aspirasi masyarakat Boven Digoel yang terdiri dari 20 distrik.
“Melibatkan hanya tiga distrik tentu belum mencerminkan kebutuhan dan pandangan masyarakat secara menyeluruh. Kami mengusulkan agar uji publik dilakukan kembali dengan cakupan minimal setengah dari jumlah distrik yang ada,” ujarnya.
Fraksi PDPN berpendapat bahwa pelibatan masyarakat yang lebih luas dalam penyusunan regulasi akan memperkuat legitimasi hukum serta meminimalkan potensi resistensi saat aturan diberlakukan.
Meski demikian, fraksi tersebut tetap menyatakan dukungannya terhadap substansi Raperda. Mereka menilai raperda tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, sehingga layak untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Fraksi PDPN juga menggarisbawahi pentingnya membangun proses legislasi yang inklusif, transparan, dan akuntabel, agar peraturan yang dihasilkan benar-benar efektif dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat di lapangan.




















