Scroll untuk baca artikel
DaerahPolitik

Fraksi PDPN Minta RPJMD 2025–2029 Selaras dengan RPJPD dan Kebijakan Pusat

49
×

Fraksi PDPN Minta RPJMD 2025–2029 Selaras dengan RPJPD dan Kebijakan Pusat

Sebarkan artikel ini

Honai,Boven Digoel — Fraksi Perjuangan Demokrat Pembangunan Nasional (PDPN) DPRK Boven Digoel menyampaikan pandangan umumnya terhadap Rancangan Awal Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2025–2029. Pandangan tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi PDP-N, Primus Yaluwo, dalam rapat paripurna DPRK Boven Digoel,seni (08/12/2025).

Dalam penyampaiannya, Primus Yaluwo memberikan apresiasi kepada Bupati Boven Digoel dan jajaran pemerintah daerah yang telah menyerahkan materi Ranwal RPJMD sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menegaskan bahwa RPJMD adalah dokumen strategis yang wajib disusun tepat waktu, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Perda RPJMD harus ditetapkan paling lama enam bulan setelah kepala daerah dilantik.

Primus juga mengutip Pasal 1 angka 28 undang-undang yang sama, yang menjelaskan bahwa RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun. Karena itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Boven Digoel 2025–2029 menurutnya harus berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Fraksi PDPN menekankan bahwa seluruh proses penyusunan RPJMD perlu tetap berlandaskan pada regulasi inti yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045, serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang memuat RPJMN 2025–2029 dengan fokus pembangunan nasional melalui Asta Cita.

Selain itu, Fraksi PDPN juga menyoroti pentingnya penyelarasan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045 agar arah pembangunan jangka menengah daerah tidak keluar dari visi pembangunan jangka panjang.

Primus Yaluwo berharap penyusunan RPJMD 2025–2029 dapat disempurnakan secara komprehensif dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Ia menegaskan pentingnya transparansi, partisipasi, dan konsistensi terhadap regulasi sebagai landasan dalam merumuskan arah pembangunan Boven Digoel lima tahun ke depan.

Dengan pandangan umum ini, Fraksi PDPN mendorong pemerintah daerah memastikan bahwa RPJMD 2025–2029 menjadi dokumen yang realistis, visioner, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara berkelanjutan.