Honai,Boven Digoel– Kepolisian Resor (Polres) Boven Digoel melalui KBO Kasat Reskrim, IPDA Hendrik Ronald, dalam press release yang digelar pada (12/02/24) mengungkapkan kronologi kasus tindak pidana akses ilegal, pemalsuan, atau manipulasi dokumen yang seolah-olah otentik dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) Kabupaten Boven Digoel. Berdasarkan hasil penyelidikan, dua tersangka berinisial WG dan CH telah ditetapkan sebagai pelaku dalam kasus ini.
Kasus ini bermula pada 22 Januari 2025, di mana ditemukan adanya manipulasi dokumen dalam SIPD RI Kabupaten Boven Digoel. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka CH diduga melakukan reset akun Dinas PUPR menjadi default dalam aplikasi SIPD RI pada 16 Januari 2025 pukul 15.37 WIT. Setelah itu, CH masuk ke aplikasi SIPD RI dengan menggunakan akun Kepala Dinas PUPR, kemudian menambahkan bagian baru serta mengatur operator untuk menginput rincian kegiatan tertentu menggunakan akun operator Dinas PUPR dengan password yang telah diatur.
IPDA Hendrik Ronald mengungkapkan bahwa penyelidikan dilakukan berdasarkan laporan informasi dan laporan polisi yang ditindaklanjuti dengan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP), surat perintah penyidikan, serta surat perintah penyidikan lanjutan. Dari hasil pemeriksaan terhadap sembilan saksi dengan inisial NY, RN, MP, NS, FG, AYD, WG, CH, dan SS, penyidik menetapkan WG dan CH sebagai tersangka karena memiliki alat bukti yang cukup.
Dalam kasus ini, pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain: Satu unit HP Samsung Fold 6 warna navy,Satu unit iPhone 14 Pro warna hitam dengan kartu SIM Telkomsel,Satu unit tablet warna silver,Satu unit iPhone 14 Pro Max warna ungu.Satu unit router WiFi warna putih,Satu unit laptop warna abu-abu dengan prosesor i5 dan RAM 16 GB
Kedua tersangka, WG dan CH, dijerat dengan Pasal 35 dan/atau Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman hukuman yang dihadapi adalah Pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda maksimal Rp12 miliar dan Pidana penjara paling lama 8 tahun atau denda maksimal Rp3 miliar
Berdasarkan hasil penyelidikan, modus operandi yang dilakukan tersangka CH adalah dengan mereset akun Dinas PUPR menjadi default pada aplikasi SIPD RI pada 16 Januari 2025 pukul 15.37 WIT. Setelah itu, tersangka CH masuk ke dalam aplikasi menggunakan akun Kepala Dinas PUPR dan menambahkan bagian baru serta mengatur set operator untuk menginput rincian kegiatan tertentu dengan menggunakan akun operator Dinas PUPR dan password yang telah ditentukan.
IPDA Hendrik Ronald menyampaikan bahwa Polres Boven Digoel akan segera melengkapi berkas perkara dan mengirim berkas tahap 1 ke Kejaksaan Tinggi Merauke untuk proses hukum lebih lanjut.
Dengan terungkapnya kasus ini, diharapkan dapat menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang mencoba melakukan tindakan ilegal dalam sistem pemerintahan daerah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada seluruh instansi pemerintah agar lebih meningkatkan sistem keamanan data guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.




















