HONAI, Boven Digoel – Tenaga honorer di Kabupaten Boven Digoel dipastikan akan menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600.000, hasil akumulasi dari dua bulan pencairan. Namun, kelanjutan program ini sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.
Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Boven Digoel, Pilemon Metemko, menegaskan bahwa pendanaan program BSU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“BSU ini sepenuhnya program pemerintah pusat. Kami di daerah hanya menjalankan tugas sesuai petunjuk teknis yang diberikan. Terkait kelanjutan bantuan, kami masih menunggu arahan dari pusat,” ujar Pilemon, Jumat (5/7/25).
Penjelasan ini disampaikan guna meluruskan pemahaman masyarakat, mengingat masih ada anggapan keliru bahwa bantuan tersebut dibiayai oleh APBD Boven Digoel. Pilemon menekankan pentingnya informasi yang akurat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya, terutama yang beredar di media sosial. Menurutnya, informasi hoaks dapat memicu keresahan dan mengganggu kelancaran pelaksanaan program.
“Kami imbau masyarakat untuk hanya mempercayai informasi resmi dari pemerintah. Semua pengumuman terkait BSU akan disampaikan melalui saluran yang valid,” katanya.
Pilemon menambahkan bahwa tanpa regulasi dan pendanaan dari pusat, pemerintah daerah tidak memiliki dasar atau kemampuan untuk melanjutkan program BSU secara mandiri.




















