Honai,Boven Digoel-Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel melalui Kelompok Khusus mendesak Pemerintah Daerah untuk segera menerapkan strategi ganda dalam membangun ekonomi lokal, yakni dengan mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam sekaligus memberdayakan masyarakat sebagai subjek utama pengelolanya.
Dorongan tersebut disampaikan dalam pembacaan pandangan akhir Kelompok Khusus terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2025–2029,jumat (12/12/2025). Kelompok Khusus menilai, paradigma pembangunan daerah perlu segera digeser dari pendekatan eksploitasi sumber daya alam semata menuju model pembangunan yang memanusiakan pengelola dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Wakil Ketua Kelompok Khusus DPRK Boven Digoel, Renye Awan Ayarop, mengatakan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari upaya menghidupkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai subjek pengelola utama.
“Berangkat dari kerangka pikir tersebut, kami dari DPRK Kelompok Khusus Kabupaten Boven Digoel menyarankan pemerintah daerah untuk fokus pada peningkatan angka kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pertumbuhan ekonomi sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan,” ujar Renye.
Menurutnya, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat tidak lagi sekadar menjadi hasil pembangunan, melainkan prasyarat sekaligus penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Dalam rekomendasinya, Kelompok Khusus menekankan peran strategis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Boven Digoel sebagai investasi nonpermanen jangka panjang daerah. BUMD dinilai harus dijadikan pionir utama dalam menghidupkan pertumbuhan ekonomi lokal.
“BUMD harus menjadi prioritas utama untuk segera dibenahi, baik dari sisi kepengurusan maupun manajemennya, dalam waktu dekat guna mendukung kinerja Bupati dan Wakil Bupati,” tegas Renye.
Selain itu, Renye menambahkan bahwa Pemerintah Daerah perlu menambah alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) kepada Organisasi Perangkat Daerah, khususnya Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UMKM. Penambahan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk bantuan permodalan bagi pengusaha Orang Asli Papua (OAP) yang mengelola atau akan mengelola sumber daya alam sebagai sumber pendapatan utama.
“Langkah ini penting untuk membuka lapangan kerja bagi pencari kerja yang memiliki KTP Boven Digoel dan mendukung terwujudnya visi-misi Bupati dan Wakil Bupati menjadikan Boven Digoel sebagai wilayah ekonomi hijau,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kelompok Khusus juga mendorong Pemerintah Daerah melalui BUMD agar membangun kerja sama dengan Bank Papua guna memberikan kemudahan akses kredit bagi pengusaha OAP yang membuka atau sedang mengembangkan usaha dan lapangan kerja baru.
Tak hanya itu, Renye menegaskan pentingnya kerja sama pemerintah daerah dengan seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Boven Digoel agar membangun kantor pusatnya di daerah tersebut. Menurutnya, kebijakan ini akan berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja lokal sekaligus memberikan efek berganda bagi pembangunan daerah.
“Melalui kerja sama ini, pemerintah daerah dapat memperoleh manfaat besar, mulai dari peningkatan pajak daerah hingga kontribusi melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL),” pungkasnya.




















