Honai, Boven Digoel– Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Boven Digoel, Novita Damayanti, mengimbau seluruh jajarannya untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga nama baik institusi dalam pelaksanaan Survei Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Ekonomi Rumah Tangga Triwulanan (SERUTI) Triwulan III tahun 2025.
Imbauan tersebut disampaikan menyusul kondisi politik yang belum sepenuhnya stabil pasca pelaksanaan Perhitungan Suara Ulang (PSU). Situasi yang dinilai masih belum menentu ini menjadi alasan penting bagi para petugas BPS untuk tetap berhati-hati dalam menjalankan tugas di lapangan.
Dalam sambutannya, Novita Damayanti menegaskan bahwa seluruh petugas wajib mengedepankan kewaspadaan dan profesionalisme. “Karena kondisi politik saat ini belum jelas, serta situasi PSU yang masih belum menentu. Saya berharap kepada seluruh petugas tetap waspada di mana pun berada serta menjaga nama baik BPS, karena para petugas yang melakukan survei di lapangan membawa nama BPS Boven Digoel, bukan nama pribadi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Novita menekankan pentingnya sikap sopan santun dan keramahan dalam berinteraksi dengan masyarakat saat mengumpulkan data. Menurutnya, kunci keberhasilan survei adalah kemampuan petugas membangun kepercayaan sehingga responden dapat memberikan jawaban yang jujur dan sesuai kondisi sebenarnya.
“Kunci utama dalam pengumpulan data adalah membangun kepercayaan dengan responden. Dengan sikap yang baik dan profesional, diharapkan masyarakat dapat menerima kehadiran petugas dengan terbuka dan memberikan data yang akurat,” ujar Novita. rabu (03/09/25).
Novita juga menegaskan agar seluruh petugas menjaga sinergi positif di lapangan, memperhatikan keselamatan diri, serta melaksanakan tugas sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh BPS Pusat. Mengingat Susenas dan SERUTI dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, ia berharap kegiatan tersebut dapat berjalan lancar, akurat, dan tepat waktu.
Pelaksanaan kedua survei ini sangat krusial untuk menyediakan data statistik yang andal guna perencanaan pembangunan dan evaluasi kebijakan pemerintah, khususnya di bidang ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga




















