Honai,Boven Digoel- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel, Simon Akka, menegaskan pentingnya ketelitian dan ketajaman analisis Fraksi-Fraksi serta Kelompok Khusus dalam menyusun Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat Pertama yang berlangsung pada masa persidangan III Tahun Sidang 2024–2025,rabu (05/11/2025).
Dalam sambutannya, Simon Akka menjelaskan bahwa proses pembahasan Raperda telah mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2018, di mana setelah Nota Penjelasan Raperda disampaikan oleh Bupati, maka Fraksi-Fraksi serta Kelompok Khusus diberikan kesempatan untuk menyampaikan Pandangan Umum.
“Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta kepada Fraksi-Fraksi dan Kelompok Khusus untuk dapat melihat secara lebih tajam muatan Raperda Kabupaten Boven Digoel tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, agar dapat merumuskan Pandangan Umum Fraksi dan Kelompok Khusus yang lebih cermat,” ujar Simon Akka.
Ia menekankan bahwa ketelitian dalam merumuskan pandangan tersebut sangat penting agar Raperda yang sedang dibahas menjadi lebih sempurna, akomodatif, serta benar-benar berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan layanan bantuan hukum.
Dengan telah disampaikannya Nota Penjelasan oleh Bupati, maka Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat Pertama secara resmi ditutup. Simon Akka menyampaikan bahwa DPRK dan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel akan kembali melanjutkan sidang pada agenda berikutnya, yaitu penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Kelompok Khusus DPRK terhadap Raperda Bantuan Hukum.
“Harapan saya, proses ini dapat berjalan dengan baik sehingga sinergi antara pemerintah dan DPRK dapat selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu, mendapatkan akses keadilan yang layak dan terjamin oleh regulasi daerah.




















