Scroll untuk baca artikel
DaerahPolitik

Ketua DPRK Ingatkan OPD Pedomani KUA–PPAS R-APBD 2026 dalam Penyusunan RKA

50
×

Ketua DPRK Ingatkan OPD Pedomani KUA–PPAS R-APBD 2026 dalam Penyusunan RKA

Sebarkan artikel ini

Honai,Boven Digoel – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel menggelar Lanjutan Rapat Paripurna dengan agenda Lanjutan Pembahasan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) R-APBD Tahun Anggaran 2026,sabtu (13/12/2025).

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRK Boven Digoel dan dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota DPRK, pemerintah daerah, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam penyampaiannya, Ketua DPRK Boven Digoel Simon Akka menegaskan bahwa pembahasan KUA dan PPAS R-APBD Tahun 2026 merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ia menyampaikan bahwa dokumen KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama memiliki kekuatan sebagai pedoman resmi bagi seluruh OPD.

“Sesuai dengan ketentuan Pasal 165 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, KUA dan PPAS R-APBD Tahun 2026 yang telah disepakati menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026,” ujar Ketua DPRK dalam rapat paripurna tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua DPRK mengingatkan Pemerintah Daerah dan seluruh OPD agar benar-benar mempedomani KUA dan PPAS R-APBD Tahun 2026 yang telah disepakati bersama dalam penyusunan RKA SKPD, sehingga arah kebijakan, program, dan kegiatan yang direncanakan tetap selaras dengan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan.

Ia menambahkan, kepatuhan terhadap KUA dan PPAS sangat penting guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Lanjutan Rapat Paripurna ini menjadi bagian dari komitmen bersama antara DPRK dan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel untuk memastikan proses perencanaan dan penganggaran daerah Tahun Anggaran 2026 berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.