Honai,Boven Digoel-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel, Simon Akka, menegaskan pentingnya kehadiran regulasi daerah terkait penyelenggaraan bantuan hukum sebagai wujud nyata perlindungan hak konstitusional masyarakat.
Penegasan ini disampaikan dalam sambutannya saat membuka Rapat Paripurna Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025,rabu (05/11/2025) yang digelar dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum serta penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2026.
Dalam sambutannya, Simon Akka menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 telah menegaskan bantuan hukum sebagai jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Bantuan hukum, kata dia, bukan dimaksudkan sebagai pembenaran atas tindakan melawan hukum yang dilakukan tersangka atau terdakwa, melainkan upaya pemenuhan hak konstitusional untuk mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum.
“Bantuan hukum merupakan layanan hukum terhadap hak-hak konstitusi tersangka atau terdakwa, bukan pembelaan terhadap kesalahan mereka. Dengan adanya bantuan hukum, kita dapat mencegah tindakan tidak terpuji oleh oknum aparat penegak hukum serta memastikan proses hukum berjalan secara adil,” tegasnya.
Ia mengutip Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Prinsip inilah yang menurutnya harus dijamin oleh negara, termasuk pemerintah daerah.
Simon Akka juga menyampaikan bahwa Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum melalui APBD. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum serta Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
“Sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan persamaan hak, Boven Digoel perlu memiliki payung hukum yang jelas agar pemberian layanan bantuan hukum dapat berjalan transparan, efektif, dan tepat sasaran. Ranperda ini merupakan bentuk komitmen kita untuk menghadirkan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat,” tegasnya.
Rapat paripurna tersebut diharapkan menjadi langkah awal bagi DPRK dan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dalam memperkuat sistem hukum daerah, khususnya dalam memastikan masyarakat kurang mampu dapat mengakses bantuan hukum secara layak sesuai amanat undang-undang.




















