HONAI, Boven Digoel – Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Boven Digoel menjadi salah satu sorotan utama dalam hasil Reses Ke II DPRK Tahun 2025. Aspirasi masyarakat yang diserap oleh para anggota dewan menunjukkan bahwa banyak akses transportasi antarwilayah belum layak, terutama di daerah-daerah pedalaman.
Temuan ini disampaikan dalam forum pembahasan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRK oleh anggota Pansus, Emiliana Tenop, Jumat (1/8/25). Menurutnya, keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan masih menjadi persoalan besar di sejumlah distrik dan kampung terpencil.
“Masalah jalan dan jembatan ini adalah kebutuhan dasar yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Ini baik jalan dari Kabupaten ke Distrik, maupun Distrik ke Kampung,” tutur Emiliana saat membacakan Pokir DPRK.
Hasil reses yang dilakukan oleh seluruh 25 anggota DPRK menunjukkan bahwa aksesibilitas masih menjadi tantangan utama dalam pemerataan pembangunan, pelayanan publik, dan pergerakan ekonomi masyarakat.
Masukan tersebut kini telah dirumuskan menjadi bagian dari Pokir DPRK yang diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Pokir ini diharapkan dapat menjadi bahan utama dalam penyusunan RKPD serta dokumen KUA-PPAS untuk Rancangan APBD tahun anggaran mendatang.
DPRK menegaskan bahwa perbaikan dan pembangunan infrastruktur transportasi tidak bisa ditunda lagi. Selain untuk membuka keterisolasian, konektivitas antarwilayah juga sangat penting dalam menunjang akses pendidikan, kesehatan, serta distribusi kebutuhan pokok masyarakat.
Dewan berharap, usulan-usulan strategis yang disampaikan melalui Pokir ini bisa diakomodasi secara maksimal oleh pemerintah daerah, dan ditindaklanjuti dengan program nyata dan berkelanjutan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.




















