Honai,Boven Digoel – Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jayapura mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih banyak ditemukan permasalahan dalam pengelolaan aset di daerah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya transparansi dan tidak terpenuhinya asas publisitas dalam proses pengelolaan aset negara.
Kepala KPKNL Jayapura, Daniel H.P. Panggabean (25/02/24), mengatakan banyak instansi atau pihak terkait yang belum sepenuhnya menerapkan asas publisitas dalam pengelolaan aset yang mereka kelola. Padahal, asas publisitas sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan memiliki akses informasi terkait pengelolaan aset negara. Tanpa transparansi, potensi penyalahgunaan aset menjadi lebih besar.
“sesuai dengan arahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lelang dilaksanakan untuk memenuhi asas publisitas. Oleh karena itu, pelaksanaan lelang diumumkan di website dan media agar informasi dapat diakses oleh masyarakat luas”,Ujarnya.
Menurutnya, banyak temuan terkait pengelolaan aset negara yang disebabkan oleh tidak dipenuhinya asas publisitas. Untuk itu, lelang menjadi salah satu cara utama dalam memenuhi asas tersebut, dan siapa pun berhak mengikuti proses lelang secara terbuka.
Daniel juga menjelaskan bahwa pimpinan daerah seperti bupati, wakil bupati, dan ketua DPRD memiliki kesempatan untuk membeli aset daerah tanpa melalui proses lelang. Namun, terdapat aturan yang harus dipenuhi dalam mekanisme tersebut. Selain itu, ia menyoroti fenomena di mana banyak pejabat daerah yang mendapatkan aset daerah setelah pensiun tidak mengembalikannya dan bahkan menganggapnya sebagai milik pribadi. Hal ini tentu menjadi perhatian serius dalam upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara di daerah.
Diharapkan instansi terkait semakin sadar akan pentingnya asas publisitas dalam pengelolaan aset negara, sehingga proses pengelolaan menjadi lebih akuntabel dan transparan demi kepentingan publik.




















