Scroll untuk baca artikel
Daerah

KUA APBD 2026, Pemda Boven Digoel Prioritaskan Pertumbuhan Ekonomi dan Aspirasi Masyarakat

60
×

KUA APBD 2026, Pemda Boven Digoel Prioritaskan Pertumbuhan Ekonomi dan Aspirasi Masyarakat

Sebarkan artikel ini

Honai,Boven Digoel-Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2026 disusun dengan mengacu pada asumsi makro ekonomi daerah, kemampuan fiskal, serta penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat guna menjamin kesinambungan pembangunan dan pemenuhan prioritas belanja daerah.

Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menetapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun Anggaran 2026 yang memuat asumsi makro ekonomi, proyeksi pendapatan dan belanja daerah, serta prioritas pembangunan yang diselaraskan dengan aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah pusat. Penyusunan KUA ini menitikberatkan pada kemampuan fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, serta penentuan prioritas belanja yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Boven Digoel, Marlinus, mengatakan bahwa Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 meliputi asumsi makro ekonomi yang telah disepakati berdasarkan kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran kebijakan pusat, proyeksi belanja prioritas sesuai aspirasi masyarakat, serta berbagai permasalahan aktual yang berkembang di daerah.

“Kebijakan Umum Anggaran ini diharapkan dapat menyelaraskan antara arah dan tujuan strategis pembangunan daerah dengan ketersediaan anggaran yang ada, pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, indikator ekonomi makro, kebijakan pendapatan daerah, serta kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program prioritas pembangunan,” ujarnya,jumat (12/12/2025).

Lebih lanjut, Marlinus menambahkan bahwa KUA APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai langkah strategis untuk memastikan kesinambungan proses pembangunan daerah melalui sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota.

“Kebijakan umum ini juga menggambarkan perkiraan sumber dan besaran pendapatan daerah, sekaligus langkah kebijakan yang ditempuh untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah secara terarah dan terukur,” tambahnya.

Wakil Bupati juga mengungkapkan bahwa kebijakan belanja daerah diharapkan mampu mendukung pencapaian target pembangunan dengan mengacu pada isu-isu strategis yang menjadi prioritas baik di tingkat pusat maupun daerah pada tahun 2026.

“Belanja daerah selain digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga dialokasikan untuk unsur pendukung, unsur penunjang, pengawasan, kewilayahan, pemerintahan umum, serta unsur kekhususan,” jelasnya.

Selain itu, kebijakan belanja daerah juga wajib mengalokasikan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemenuhan belanja mandatory seperti fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengawasan dengan alokasi minimal 20 persen.

Dengan ditetapkannya Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel berharap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, terarah, serta mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara berkelanjutan.