Scroll untuk baca artikel
DaerahPolitik

Legislasi Tertunda, DPRK Boven Digoel Kejar Target di Sidang Ketiga

51
×

Legislasi Tertunda, DPRK Boven Digoel Kejar Target di Sidang Ketiga

Sebarkan artikel ini
suasan sidang paripurna DPRK Bven Digoel

Honai,Boven Digoel-Pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah (perda) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel pada tahun 2025 menghadapi hambatan signifikan. Dari total 18 (delapan belas) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dijadwalkan untuk dibahas dalam masa persidangan pertama dan kedua, hingga saat ini belum seluruhnya dapat dibahas bersama Pemerintah Daerah.

Keterlambatan ini disebabkan oleh belum optimalnya pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di awal tahun persidangan. Proses internal yang memakan waktu cukup lama berdampak pada tertundanya pelaksanaan fungsi legislasi DPRK.

Dalam sambutannya pada rapat paripurna penutupan masa sidang II tahun 2025,selasa (22/07/25), Ketua DPRK Boven Digoel Simon Akka mengungkapkan bahwa dari 18 ranperda yang direncanakan pada masa persidangan pertama dan kedua tahun 2025, belum seluruhnya dibahas karena faktor keterlambatan pembentukan AKD serta padatnya agenda dan kesibukan anggota dewan.

“Akibat keterlambatan pembentukan AKD dan kesibukan dewan, sejumlah Ranperda tidak dapat dibahas sesuai jadwal. Oleh karena itu, beberapa Ranperda penting diusulkan untuk dibahas pada masa persidangan ketiga tahun ini,” ujar Simon Akka.

Tiga ranperda yang diusulkan menjadi prioritas pembahasan pada masa persidangan ketiga tahun 2025 yaitu Ranperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Ranperda tentang Pembentukan Badan Pendapatan Daerah serta Ranperda tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

Ranperda terkait pengendalian peredaran minuman beralkohol disebutkan akan menjadi prioritas utama, mengingat urgensinya terhadap ketertiban sosial dan perlindungan generasi muda di Kabupaten Boven Digoel.

Selain itu, Ketua DPRK juga menyampaikan bahwa dalam rangka menjalankan fungsi anggaran, DPRK telah membentuk Panitia Khusus Penyusunan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024. Pansus ini akan bekerja berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, untuk menyusun rekomendasi yang menjadi bahan evaluasi kinerja eksekutif.

“Kami berharap DPRK bersama Pemerintah Daerah dapat menunjukkan komitmen yang sama dalam menuntaskan agenda legislasi yang tertunda demi kepentingan masyarakat Boven Digoel,” tegas Simon Akka.

DPRK Boven Digoel berkomitmen untuk mengejar ketertinggalan legislasi demi memastikan kepastian hukum, peningkatan pelayanan publik, dan percepatan pembangunan daerah melalui regulasi yang tepat dan implementatif.