Honai,Boven Digoel — Dalam rangka menjalankan fungsi dan tanggung jawab sebagai unsur pimpinan legislatif, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Sebagai bentuk akuntabilitas publik, Pimpinan DPRK Boven Digoel menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerja yang telah dilaksanakan selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2025. Laporan tersebut mencakup pelaksanaan fungsi koordinasi antar alat kelengkapan dewan, fasilitasi rapat-rapat kelembagaan, serta penguatan hubungan kerja antara DPRK dengan pemerintah daerah, lembaga vertikal, dan masyarakat luas.
Ketua DPRK Boven Digoel, Simon Akka, menyampaikan bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan, pimpinan DPRK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara periodik. “Selama masa persidangan kedua tahun 2025, kami telah melaksanakan berbagai tugas kepemimpinan dalam memimpin dan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan DPRK, baik yang bersifat kelembagaan maupun yang dilaksanakan oleh alat kelengkapan dewan,” ujar Simon Akka, (22/07/25).
Lebih lanjut, Simon menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan rapat-rapat paripurna, rapat pimpinan, rapat gabungan pimpinan, rapat kerja, rapat Badan Musyawarah, dan rapat Badan Anggaran. Di samping itu, pimpinan DPRK juga turut menghadiri berbagai undangan dari Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, dan instansi lainnya dalam rangka sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah.
“Kami juga melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah maupun pemerintah daerah terkait pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan DPRK,” tambahnya.
Selain itu, sebagai koordinator komisi-komisi dan alat kelengkapan dewan, pimpinan DPRK turut berperan aktif dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang dilakukan oleh komisi-komisi maupun panitia khusus (pansus).
Simon Akka menegaskan bahwa laporan kinerja pimpinan juga menjadi dokumen penting dalam evaluasi menyeluruh atas kinerja kelembagaan DPRK. “Laporan ini menjadi dasar untuk menilai kinerja kami dan menjadi pijakan untuk perbaikan tata kelola lembaga legislatif yang lebih baik ke depan,” ungkapnya.
Melalui penyampaian laporan ini, DPRK Boven Digoel berharap dapat terus menjaga kepercayaan masyarakat serta meningkatkan kualitas kerja kelembagaan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.




















