Scroll untuk baca artikel
DaerahPolitik

Pansus DPRK Boven Digoel Harap Rekomendasi LHP BPK Segera Ditindaklanjuti Pemda

25
×

Pansus DPRK Boven Digoel Harap Rekomendasi LHP BPK Segera Ditindaklanjuti Pemda

Sebarkan artikel ini

Honai,Boven Digoel– Panitia Khusus (Pansus) DPRK Boven Digoel berharap seluruh rekomendasi hasil pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Papua Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2025 segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Boven Digoel. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif.

Harapan tersebut disampaikan Wakil Ketua Pansus, Cenmi Winamal, SE, saat membacakan laporan Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna DPRK Boven Digoel.

“Dengan harapan segala sesuatu yang menjadi masukan, saran, dan gagasan sebagaimana tertuang di dalam pokok-pokok kesimpulan dan rekomendasi dapat dioptimalkan oleh segenap jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel guna peningkatan kapasitas kelembagaan dalam implementasi penatausahaan keuangan, penyempurnaan sistem, mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, pencegahan, pengawasan yang lebih intens serta pemantapan sistem informasi keuangan daerah,” ujar Cenmi,senin (29/06/2026).

Menurutnya, rekomendasi yang telah disusun Pansus merupakan hasil pembahasan menyeluruh terhadap temuan BPK RI dan diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembenahan tata kelola keuangan agar semakin baik pada masa mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Pansus juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel yang telah menunjukkan komitmen dalam menindaklanjuti temuan BPK.

“Kami menyampaikan penghargaan kepada jajaran pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel yang telah patuh mengembalikan kerugian daerah ke Kas Daerah dan telah bekerja sama dengan baik dalam mendukung proses pembahasan LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Selatan Tahun Anggaran 2025,” katanya.

Pansus menilai kerja sama tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki pengelolaan keuangan serta memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Cenmi menambahkan, laporan Panitia Khusus selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan DPRK Boven Digoel dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen rekomendasi DPRK kepada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel.

Melalui rekomendasi tersebut, DPRK berharap seluruh perangkat daerah dapat terus meningkatkan disiplin administrasi, memperkuat sistem pengawasan internal, serta memastikan setiap temuan hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti secara tepat waktu demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.