Scroll untuk baca artikel
DaerahPolitik

Pansus DPRK Boven Digoel Soroti Lemahnya Pengelolaan Keuangan Daerah

42
×

Pansus DPRK Boven Digoel Soroti Lemahnya Pengelolaan Keuangan Daerah

Sebarkan artikel ini
suasana sidang paripurna DPRK Boven Digoe

Honai,Boven Digoel– Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) DPR Kabupaten Boven Digoel mengungkap sejumlah catatan penting dalam hasil pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.

Ketua Pansus LHP DPRK Boven Digoel, Benyamin Anumbon, mengatakan temuan BPK menunjukkan masih banyak persoalan serius yang harus segera dibenahi pemerintah daerah agar tata kelola keuangan lebih akuntabel.

“Dari LHP BPK-RI atas LKPD Boven Digoel Tahun Anggaran 2024 dapat disimpulkan beberapa hal yang menjadi perhatian penting. Kami berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti rekomendasi BPK agar temuan serupa tidak terus berulang,” ujarnya dalam rapat paripurna, senin (8/9/2025).

Benyamin merinci beberapa poin utama dalam laporan Pansus, antara lain:
Lemahnya pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketidaktertiban penatausahaan keuangan pada Dana BOS, BOP, Dana Operasional Penyelenggaraan PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan, serta Dana BOK. Kondisi ini membuat pelaporan keuangan tidak efektif, tidak tepat waktu, dan menimbulkan temuan berulang.
Penatausahaan belanja hibah dan bantuan sosial (bansos) yang tidak tertib, sehingga pelaporan keuangan menjadi tidak efektif.
Pengendalian internal yang lemah serta ketidakpatuhan terhadap aturan dalam pengelolaan keuangan, yang berdampak pada adanya belanja fiktif.
Kurangnya pengawasan kepala OPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, sehingga terjadi kesalahan pada kode rekening belanja.
Belum optimalnya peran Inspektorat, yang membuat temuan BPK terus berulang.

Selain itu, Pansus mencatat total nilai temuan BPK terhadap APBD 2024 mencapai Rp4.677.479.613. Dari jumlah tersebut, baru Rp458.927.392 yang sudah dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sehingga masih tersisa Rp4.218.552.221 yang wajib ditindaklanjuti.

Pansus mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret, termasuk memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan fungsi pengawasan, serta memastikan administrasi keuangan berjalan lebih tertib dan sesuai regulasi.

“DPRK akan terus mengawasi tindak lanjut rekomendasi BPK-RI. Kami berharap seluruh OPD lebih serius dalam memperbaiki tata kelola keuangan agar ke depan laporan keuangan Boven Digoel bisa lebih baik,” tegas Benyamin.