Scroll untuk baca artikel
DaerahPolitik

Pansus DPRK Boven Digoel Tegaskan Pembahasan LHP BPK Berlandaskan Regulasi

27
×

Pansus DPRK Boven Digoel Tegaskan Pembahasan LHP BPK Berlandaskan Regulasi

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua Pansus, Cenmi Winamal, SE.

Honai,Boven DIgoel- Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel menegaskan bahwa pembahasan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan berdasarkan landasan hukum yang jelas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Pansus, Cenmi Winamal, SE, saat membacakan laporan Pansus dalam Rapat Paripurna DPRK Boven Digoel Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026.

Dalam laporannya, Cenmi menjelaskan bahwa pelaksanaan kerja Pansus mengacu pada berbagai regulasi yang menjadi dasar pengawasan DPRK terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

“Dasar kerja Panitia Khusus DPRK Pembahas LHP BPK terhadap APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2025 mengacu pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya,senin (29/06/2026).

Ia menyebutkan, landasan hukum tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang telah diperbarui melalui Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Selain itu, pembahasan juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan DPRK Boven Digoel Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRK, serta Keputusan DPRK Boven Digoel Nomor 100.3.3.8/7/DPRK-BD/VI/2026 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Tindak Lanjut LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2025.

Cenmi menambahkan, kerja Pansus tidak hanya bertujuan membahas hasil pemeriksaan BPK, tetapi juga memperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap setiap temuan yang disampaikan dalam laporan audit.

Menurutnya, Pansus juga berupaya mengidentifikasi penyebab munculnya berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan yang tepat.

“Tujuan kerja Pansus adalah mendapatkan gambaran utuh mengenai temuan BPK, mengidentifikasi penyebab masalah, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan agar kesalahan serupa tidak terulang pada tahun-tahun mendatang,” kata Cenmi.

Melalui pembahasan tersebut, DPRK Boven Digoel berharap rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.