Scroll untuk baca artikel
DaerahPolitik

Pasca-Pelantikan, DPRK Boven Digoel Susun Alat Kelengkapan Baru

67
×

Pasca-Pelantikan, DPRK Boven Digoel Susun Alat Kelengkapan Baru

Sebarkan artikel ini
ketua DPRK menandatangi naskah pengesahan

Honaiid.com,Boven Digoel,Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel resmi menetapkan kedudukan, tugas, wewenang, serta hak dan tanggung jawab anggota dewan berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021. Penetapan ini menyusul pelantikan anggota DPRK Boven Digoel masa jabatan 2024–2029 yang dilaksanakan pada 20 Mei 2025 lalu.

Berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) PP No. 106 Tahun 2021, kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab, keanggotaan, pimpinan, serta alat kelengkapan DPRK harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Ayat (2) menegaskan bahwa anggota DPRK yang diangkat wajib menjalankan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketua DPRK Boven Digoel, Simon Akka, dalam sambutannya dalam rapat paripurna (26/05/24) menyampaikan bahwa amanat Pasal 163 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa tata cara pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.

Lebih lanjut, Pasal 31 Ayat (5)menyatakan bahwa Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan. Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan melalui Keputusan DPRD yang disepakati dalam rapat paripurna.

Simon Akka menambahkan bahwa sesuai amanat undang-undang, Kelompok Khusus perlu menempatkan anggotanya dalam perubahan alat kelengkapan DPRK Boven Digoel periode 2024–2029.

“Pimpinan alat kelengkapan dan Kelompok Khusus tidak boleh merangkap jabatan pada alat kelengkapan yang bersifat tetap,” tegas Simon.

Perubahan alat kelengkapan dewan ini didasarkan pada surat dan berita acara dari Kelompok Khusus tentang penempatan anggota pada alat kelengkapan DPRK. Surat inilah yang menjadi dasar perubahan susunan alat kelengkapan DPRK Boven Digoel.

“Perubahan alat kelengkapan dewan memerlukan penempatan personil Kelompok Khusus pada masing-masing alat kelengkapan,” ungkap Simon Akka.

Dengan penetapan ini, DPRK Boven Digoel siap menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sesuai peraturan yang berlaku. Pembentukan alat kelengkapan dewan diharapkan mempercepat proses pembangunan daerah dan pelayanan publik di Kabupaten Boven Digoel.