Scroll untuk baca artikel
Daerah

Pemda Boven Digoel Tegaskan Pentingnya Produk Hukum Daerah yang Tertib dan Berkualitas

108
×

Pemda Boven Digoel Tegaskan Pentingnya Produk Hukum Daerah yang Tertib dan Berkualitas

Sebarkan artikel ini

Honai,Boven Digoel-Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menegaskan pentingnya pembentukan produk hukum daerah yang tertib, terstruktur, dan berkualitas sebagai landasan utama penyelenggaraan pemerintahan serta penjamin kepastian hukum di daerah. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Boven Digoel, Marlinus, saat membacakan pendapat akhir kepala daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel,jumat (12/12/2025).

Dalam rapat paripurna tersebut, Pemerintah Daerah menekankan bahwa Raperda ini disusun untuk menjamin kepastian hukum sekaligus meningkatkan kualitas regulasi daerah melalui tata cara pembentukan produk hukum yang lebih terstandarisasi. Perda ini dirancang untuk mengatur seluruh proses legislasi daerah secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
Wakil Bupati Boven Digoel Marlinus dalam pendapat akhirnya menyampaikan bahwa produk hukum daerah memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

“Sebagaimana kita ketahui, produk hukum daerah merupakan landasan hukum segala kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai bentuk penjaminan kepastian hukum dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait tata cara pembentukan produk hukum daerah,” tegas Marlinus.

Ia menjelaskan bahwa produk hukum yang dibentuk melalui tata cara yang baik akan berdampak langsung pada kualitas regulasi yang dihasilkan. Dengan mekanisme pembentukan yang jelas dan sistematis, produk hukum daerah diharapkan mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Wakil Bupati menegaskan bahwa pembentukan Perda tentang Produk Hukum Daerah ini juga merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

“Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa tata cara pembentukan produk hukum daerah harus diatur dalam Peraturan Daerah. Oleh karena itu, kehadiran Perda ini menjadi sangat penting sebagai pedoman resmi dalam pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Boven Digoel,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Boven Digoel berharap, dengan ditetapkannya Perda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, proses legislasi di daerah dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel, serta menghasilkan regulasi yang berkualitas dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat.