Honai,Boven Digoel– Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menegaskan bahwa proses perencanaan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur sesuai ketentuan berlaku, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran yang tersedia. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024,(28/04/25).
Bupati Boven Digoel, Hengki Yaluwo, menjelaskan bahwa penyusunan APBD merupakan proses yang sistematis dan terstruktur, memastikan setiap program dan kegiatan yang dianggarkan telah melalui pembahasan dan penyepakatan yang matang. “Kami mengacu pada kemampuan keuangan daerah agar anggaran dapat digunakan secara optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Bupati Hengki Yaluwo memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPRK Boven Digoel yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Ia menekankan bahwa APBD selain diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintah daerah, juga menghimpun aspirasi masyarakat melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat bawah (bottom-up) maupun kebijakan pemerintah pusat (top-down).
“Pokok-pokok pikiran DPRK berdasarkan Pasal 178 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjadi bagian penting dalam penelaahan permasalahan pembangunan daerah,” jelas Hengki. Ia menambahkan bahwa hasil reses dan kajian DPRK turut menjadi bahan penyelarasan dengan sasaran prioritas pembangunan serta ketersediaan anggaran.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan dalam penyusunan APBD dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan fiskal. “Kami akan terus berkoordinasi dengan DPRK dan melibatkan partisipasi publik demi transparansi dan akuntabilitas anggaran,” tegas Bupati




















