Honai,Boven Digoel – Dalam upaya menyukseskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tahun 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) segera menyusun jadwal resmi pelaksanaan PSU. Selain itu, Pemda juga menegaskan pentingnya transparansi dengan meminta laporan keuangan terkait hasil Pilkada tahun 2024 guna memastikan akuntabilitas dalam proses demokrasi di daerah tersebut.
Rapat koordinasi yang melibatkan Pemerintah Daerah, KPUD, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta pihak keamanan menjadi langkah strategis untuk memastikan PSU berjalan lancar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kolaborasi antarinstansi ini dinilai krusial dalam menghindari potensi kendala yang dapat menghambat proses demokrasi di Boven Digoel.
Mewakili Pemerintah Daerah, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Dominicus Scories Wiwaron, (28/02/25) menyampaikan bahwa sesuai instruksi Sekretaris Daerah, KPUD Boven Digoel diminta untuk segera memberikan laporan penggunaan anggaran Pilkada 2024. Hal ini dilakukan untuk mengetahui jumlah anggaran yang telah digunakan serta sisa anggaran yang belum digunakan pada Pilkada tahun 2024. Selain itu, KPUD Boven Digoel diminta segera menyusun jadwal pelaksanaan PSU agar masyarakat dapat mengetahui tahapan dan waktu pelaksanaannya secara pasti. Dengan adanya jadwal yang tersusun dengan baik, biaya PSU bisa diatur lebih efektif.
Dominicus juga menambahkan bahwa Pemerintah Daerah berharap KPUD dapat segera menindaklanjuti permintaan ini demi kelancaran PSU serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilihan yang transparan dan akuntabel. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama guna menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis di Kabupaten Boven Digoel.
Dengan adanya sinergi yang baik antara Pemerintah Daerah, penyelenggara pemilu, serta masyarakat, diharapkan PSU dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih secara demokratis oleh masyarakat Boven Digoel.




















