Honai,Boven Digoel-– Pemerintah Indonesia sedang menyusun Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terbaru yang tidak hanya fokus pada percepatan penurunan stunting, tetapi juga memperkuat aspek pencegahan secara komprehensif. Langkah ini diambil sebagai upaya berkelanjutan untuk menekan angka stunting sekaligus memastikan generasi masa depan tumbuh sehat dan berkualitas.
Muhammad Junaidi, narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda), Kementerian Dalam Negeri dalam arahannya pada pembukaan rembuk stunting Kabupaten Boven Digoel tahun 2025 (08/07/25), menegaskan bahwa di tahun 2025, fokus kebijakan tidak lagi hanya pada percepatan penurunan stunting, melainkan juga pada pencegahan.
“Ini penting, karena bukan hanya menangani kasus yang sudah terjadi, tetapi mencegah agar tidak ada lagi stunting baru. Target kami dalam satu tahun, tidak ada satu pun anak yang mengalami stunting di setiap kampung. Maka, yang harus diantisipasi adalah sejak fase kehamilan,” tegas Junaidi.
Ia menambahkan bahwa pendekatan baru ini mendorong setiap tingkat pemerintahan, terutama di level distrik dan desa, untuk memastikan layanan kesehatan yang berkualitas benar-benar menjangkau semua sasaran, mulai dari calon pengantin, remaja putri, ibu hamil, hingga balita.
“Jika penanganan serius menjangkau semua kelompok sasaran, maka pencegahan bisa menjadi kekuatan utama. Setiap kampung harus fokus pada layanan yang nyata agar dalam satu tahun tidak muncul kasus stunting baru. Itulah arah kebijakan ke depan,” jelasnya.
Dengan penyusunan Perpres yang lebih berorientasi pada pencegahan, diharapkan daerah dapat lebih responsif dan aktif dalam mengembangkan intervensi berbasis data, membangun kolaborasi lintas sektor, serta meningkatkan kapasitas pelayanan di tingkat dasar.
Rancangan Perpres ini akan menjadi pedoman nasional dalam penanganan stunting yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan di tahun 2025 dan seterusnya, demi mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan bebas stunting




















