Scroll untuk baca artikel
Daerah

Pemkab Boven Digoel Dorong Pengesahan Raperda Bantuan Hukum untuk Warga Tidak Mampu

30
×

Pemkab Boven Digoel Dorong Pengesahan Raperda Bantuan Hukum untuk Warga Tidak Mampu

Sebarkan artikel ini

Honai,Boven Digoel – Dalam upaya menjamin akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel mendorong percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Raperda ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk menghadirkan kepastian hukum serta memastikan terpenuhinya hak konstitusional warga kurang mampu dalam memperoleh bantuan hukum.

Guna mewujudkan kepastian hukum, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menilai penting tersedianya payung hukum yang mengatur mekanisme penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Untuk itu, Raperda tersebut kini tengah dibahas dalam Rapat Paripurna DPRK Boven Digoel.

Dalam penyampaian Penjelasan Kepala Daerah terhadap Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati Boven Digoel, Roni Omba, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengalokasikan anggaran bantuan hukum.

“Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum. Dalam melaksanakan ketentuan tersebut serta Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum,” ujar Bupati Roni Omba,rabu (05/11/2025).

Lebih lanjut, Bupati berharap agar pimpinan dan anggota DPRK Boven Digoel dapat menerima Raperda yang telah disampaikan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), serta membahasnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Ia menegaskan bahwa keberadaan Perda ini nantinya akan memberikan landasan yang jelas bagi pemerintah daerah dalam memfasilitasi bantuan hukum, sekaligus memastikan masyarakat miskin memiliki akses yang setara dalam proses hukum.

Dengan dorongan pemerintah daerah dan pembahasan yang sedang berjalan di DPRK, Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum diharapkan dapat segera disahkan demi memperkuat perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat Boven Digoel, khususnya yang kurang mampu.