Honai,Boven Digoel – Upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia menghadapi babak baru setelah masa berlaku lampiran dan indikator dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting secara resmi berakhir pada akhir tahun 2024. Bersamaan dengan itu, Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI) yang dikelola Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga dinyatakan tidak berlaku lagi.
Perpres 72/2021 selama ini menjadi dasar hukum utama bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan dalam melaksanakan intervensi spesifik dan sensitif di seluruh wilayah Indonesia. Namun kini, meskipun lampiran dan indikatornya telah selesai masa berlakunya, batang tubuh peraturan tersebut tetap dinyatakan berlaku.
Muhammad Junaidi, perwakilan dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri, menegaskan bahwa berakhirnya lampiran dan indikator bukan berarti berakhirnya komitmen terhadap upaya penurunan stunting.
“Perpres Nomor 72 Tahun 2021 sebagai payung hukum tetap berlaku. Namun, lampiran dan indikatornya, termasuk RAN-PASTI yang menjadi acuan implementasi teknis di lapangan, telah selesai masa berlakunya di tahun 2024,” ujar Junaidi saat memberikan arahan pada rembuk stunting Kabupaten Boven Digoel tahun 2025, selasa,(08/07/25).
Lebih lanjut, Junaidi menjelaskan bahwa untuk mengisi kekosongan pengaturan teknis, Kementerian Dalam Negeri akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) terbaru. SE tersebut akan memuat panduan dan arahan operasional kepada pemerintah daerah dalam menjalankan program penurunan stunting secara lebih adaptif dan berkelanjutan.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi di bawah 14 persen secara berkelanjutan. Fokus utama diarahkan tidak hanya pada penanganan kasus yang telah ada, tetapi juga pencegahan kasus-kasus baru di masa mendatang.
Pemerintah menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor untuk menjaga keberlanjutan upaya ini, meskipun kerangka teknis terdahulu telah resmi ditutup.




















