Honai,Boven Digoel– Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boven Digoel menyoroti lemahnya implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran, Konsumsi, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Meski aturan ini masih berlaku secara hukum, pelaksanaannya dinilai tidak efektif di lapangan akibat lemahnya penertiban peredaran minuman beralkohol dan tindakan penegakan hukum.
Banyak minuman beralkohol yang beredar tanpa adanya tindakan tegas dari pihak berwenang. Peredaran miras masih marak terjadi di Boven Digoel, bahkan di tempat-tempat umum. Padahal, Perda ini seharusnya melindungi masyarakat dari dampak negatif alkohol, seperti gangguan kesehatan, kerusakan moral, dan potensi kriminalitas.
Anggota Fraksi Golkar, Oral Bruner Leleng, mengatakan bahwa meskipun secara yuridis Perda Boven Digoel Nomor 1 Tahun 2018 masih berlaku, pelaksanaannya kurang efektif. “Ada beberapa faktor penyebabnya, yaitu lemahnya penertiban peredaran minuman beralkohol dan tindakan penegakan hukum. Sekalipun sudah dilakukan operasi penindakan dan pemusnahan miras oleh aparat, minuman keras tetap beredar luas di Kota Tanah Merah dan ibu kota distrik di Boven Digoel,” ujarnya,kamis (31/07/25).
Leleng menegaskan bahwa Perda ini sebenarnya dibuat untuk mengurangi dampak negatif miras, seperti gangguan kesehatan, kerusakan moral, dan potensi kriminalitas. Namun, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan minuman beralkohol yang beredar bebas.
“Kenyataan ini dapat diamati di tempat-tempat karoke, warung pinggir jalan, dan gudang para pedagang minuman keras. Hal ini memicu masalah keamanan dan ketertiban, seperti pesta miras oleh remaja dan orang dewasa, perjudian, pencurian, kekerasan rumah tangga, kecelakaan lalu lintas, hingga kematian yang terkait pengaruh alkohol,” jelasnya.
Fraksi Golkar menegaskan akan terus mendorong dan mengawal proses penegakan Perda larangan minuman beralkohol ini hingga benar-benar terlaksana dengan baik. “Kami berharap ada sinergi antara pemerintah daerah, penegak hukum, dan masyarakat untuk menekan peredaran miras demi melindungi generasi muda dan ketertiban umum,” pungkas Leleng.
Pemerintah Kabupaten Boven Digoel diharapkan dapat mengambil langkah tegas, termasuk meningkatkan operasi penertiban dan sosialisasi dampak buruk konsumsi alkohol, agar Perda ini tidak hanya menjadi aturan di atas kertas.




















