HONAI, Boven Digoel – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Boven Digoel menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru yang tidak menjalankan tugas tanpa alasan yang sah. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah adil untuk menjaga semangat kerja dan mengurangi kesenjangan antar tenaga pendidik.
Ketua PGRI Boven Digoel, Hatta Nongkeng, menyampaikan hal tersebut dalam rapat dengar pendapat bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel, Selasa (27/5/2025). Ia menilai pendekatan berbasis evaluasi kinerja sebagai solusi yang dapat mendorong profesionalisme guru di lapangan.
“Pemberian TPP seharusnya mempertimbangkan tanggung jawab dan kehadiran guru dalam menjalankan tugas. Guru yang aktif dan disiplin tentu patut mendapatkan apresiasi yang sepadan,” ujar Hatta dalam pertemuan tersebut.
Ia menambahkan, pemberian sanksi terhadap guru yang kerap meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas akan memberikan efek jera, sekaligus memperkuat rasa keadilan bagi mereka yang telah bekerja maksimal.
“Insentif tidak boleh diberikan secara merata jika beban dan tanggung jawabnya tidak sama. Ini penting agar tidak memicu demotivasi di kalangan guru yang telah bekerja keras,” jelasnya.
Hatta juga menekankan pentingnya evaluasi kinerja guru dilakukan secara berkala dan transparan. Menurutnya, mekanisme penghargaan dan sanksi harus diterapkan secara konsisten oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem pendidikan di wilayah tersebut.
“Ketegasan dalam penerapan aturan akan mendorong lahirnya budaya kerja yang lebih disiplin dan bertanggung jawab di kalangan tenaga pendidik,” pungkasnya.
PGRI Boven Digoel menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan yang mendorong peningkatan mutu pendidikan, termasuk melalui penerapan sistem yang berkeadilan dalam pemberian tunjangan kinerja.




















