HONAI, Boven Digoel – Sampai saat ini, Puskesmas Tanah Merah belum memberlakukan pemungutan biaya atau retribusi bagi warga yang mengakses layanan kesehatan. Keputusan ini dibuat untuk mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta kekhawatiran bahwa pungutan biaya dapat mengurangi minat warga berobat.
Kepala Puskesmas Tanah Merah, dr. Norbertha Guyop, menjelaskan bahwa walaupun Peraturan Daerah (Perda) sudah mengatur tentang kewajiban pungutan retribusi bagi pasien yang tidak terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penerapan aturan tersebut masih ditunda agar tidak menimbulkan penolakan dari masyarakat.
“Secara regulasi, memang ada dasar hukum untuk menarik biaya dari pasien non-JKN. Namun, jika diterapkan secara tiba-tiba tanpa persiapan dan sosialisasi yang memadai, dikhawatirkan masyarakat akan enggan berobat, yang berpotensi membahayakan kesehatan mereka,” jelas dr. Norbertha saat ditemui Kamis (8/5/25).
Ia juga mengungkapkan bahwa Puskesmas telah berupaya melakukan sosialisasi kebijakan tersebut kepada masyarakat, namun diakui bahwa penyebaran informasi masih belum optimal dan perlu ditingkatkan.
“Kami terus berupaya menyampaikan informasi ini lewat tenaga kesehatan di lapangan dan pertemuan warga. Namun, saya akui sosialisasinya belum terlalu masif. Kami ingin masyarakat memahami bahwa retribusi ini bukan untuk kepentingan pribadi petugas kesehatan,” tambahnya.
Lebih lanjut, dr. Norbertha mengatakan bahwa dana hasil retribusi nantinya akan digunakan untuk peningkatan kualitas pelayanan. Hal ini penting terutama karena Puskesmas Tanah Merah sedang dalam proses peningkatan status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang memungkinkan pengelolaan keuangan lebih mandiri.
“Dengan status BLUD, pengelolaan keuangan menjadi lebih fleksibel dan transparan. Dana yang diperoleh akan langsung dipakai untuk meningkatkan pelayanan, seperti membeli peralatan medis, mengembangkan sumber daya manusia, dan menambah jenis layanan,” paparnya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk segera mendaftarkan diri pada program Jaminan Kesehatan Nasional agar terhindar dari kewajiban membayar retribusi ketika kebijakan tersebut resmi diberlakukan. Data internal Puskesmas menunjukkan masih banyak warga, khususnya dari kelompok rentan, yang belum memiliki kartu JKN.
Dengan pendekatan yang bertahap dan komunikasi yang lebih baik, diharapkan penerapan kebijakan retribusi dapat diterima oleh masyarakat dan mendukung kelangsungan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau di Tanah Merah.




















