Honai, Boven Digoel – Sekretaris Jenderal Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, menyampaikan rencana penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pembangunan dua Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, yakni PLBN Kombut dan PLBN Waris.
Hal tersebut disampaikan Sekjen BNPP saat memberikan arahan dalam pertemuan bersama jajaran pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, dalam kunjungannya ke PLBN Yetetkun, Distrik Ninati, Kabupaten Boven Digoel, kamis (05/02/2026).
“Saya juga berencana akan membuat Peraturan Presiden untuk pembangunan dua PLBN yang ada di sini, yaitu Kombut dan Waris Iya. Jadi nanti setelah saya kembali, ini akan kami dorong,” ujar Makhruzi Rahman.
Ia menegaskan bahwa meskipun pembangunan PLBN di wilayah perbatasan belum memberikan dampak signifikan secara bisnis, namun memiliki arti penting dari sisi kedaulatan negara.
“Kalau dilihat secara bisnis memang tidak terlalu signifikan, tetapi secara kedaulatan, ini harus kita bangun. PLBN merupakan marwah kita sebagai bangsa Indonesia,” tegasnya.
Makhruzi juga menyinggung kondisi sejumlah PLBN yang sebelumnya masih mengalami keterbatasan sarana, seperti listrik. Ia mencontohkan PLBN Skouw yang telah lama berdiri namun baru belakangan mendapatkan fasilitas pendukung secara maksimal.
“Kita patut bersyukur dan bangga sebagai bangsa Indonesia, karena hingga saat ini kita sudah berhasil membangun tujuh PLBN,” katanya.
Terkait peresmian PLBN Yetetkun, Makhruzi menjelaskan bahwa Presiden RI Joko Widodo sejatinya dijadwalkan meresmikan langsung PLBN tersebut. Namun karena berbagai pertimbangan, termasuk keterlambatan pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, peresmian dilakukan secara terpusat melalui PLBN di Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Yang terpenting adalah kedaulatan kita di sini tetap terjaga dan bisa kita pelihara dengan baik,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Sekjen BNPP juga memberikan apresiasi kepada Kepala PLBN Yetetkun, Isak, beserta seluruh jajaran yang bertugas di wilayah perbatasan tersebut.
“Pak Isak ini adalah perwakilan kita dari BNPP di sini. Terima kasih sudah bertahan dan mengabdi di wilayah perbatasan. Luar biasa, dengan jumlah personel hanya 26 orang,” ungkapnya.
Ia mengakui bahwa jumlah personel BNPP di perbatasan masih terbatas dibandingkan instansi lain yang umumnya memiliki lebih dari 100 personel. Meski demikian, perhatian terhadap kesejahteraan ASN BNPP di wilayah perbatasan tetap menjadi perhatian serius.
“Untuk TNI dan Polri sudah ada tunjangan perbatasan, sementara di BNPP belum ada anggaran khusus. Namun secara perlahan ini akan kami upayakan. Kami juga sudah menyampaikan hal ini kepada Komisi II DPR RI agar ASN yang bertugas di perbatasan mendapatkan perhatian yang setara,” pungkasnya.




















