Scroll untuk baca artikel
Daerah

SK CPNS Tanpa Ujian: Pengakuan Pencaker Guncang RDP DPRK Boven Digoel

39
×

SK CPNS Tanpa Ujian: Pengakuan Pencaker Guncang RDP DPRK Boven Digoel

Sebarkan artikel ini

Honai,Boven Digoel-pencari kerja (pencaker) Boven Digoel kembali mengungkap kejanggalan dalam proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Boven Digoel. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel, jumat (14/11/2025).

Dalam forum tersebut, pencaker menyampaikan keterangan bahwa menemukan adanya seseorang yang tiba-tiba menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS tanpa mengikuti proses ujian seleksi.

“Mohon izin pak, seperti yang disampaikan oleh teman kami, bahwa awal-mulanya itu kami mendengar teman kami, seorang  nakes, tiba-tiba menerima SK CPNS tanpa melalui ujian seleksi. ,” ujarnya pencaker di hadapan anggota DPRK.

Menurutnya, laporan terkait dugaan tersebut telah disampaikan langsung kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Setelah dilakukan pertemuan, pihaknya menunjukkan bukti-bukti yang menguatkan bahwa yang bersangkutan diduga tidak mengikuti proses seleksi resmi.

Namun, penjelasan Kepala BKD justru menimbulkan dugaan baru.

“Kepala BKD sempat menunjukkan bukti tesnya. Memang ada bukti tes, tapi itu di tahun 2021. Semua kita ketahui bahwa tahun 2021 tidak ada penerimaan CPNS karena COVID. Seluruh Indonesia waktu itu tidak buka penerimaan CPNS,” tegasnya pencaker.

Kepala BKD kemudian dikatakan memberikan alasan lain dengan menyebut bahwa pegawai tersebut merupakan bagian dari formasi K2 (kategori dua). Pernyataan itu kembali dibantah para pencaker.

“Kepala BKD menyangkal lagi bahwa yang bersangkutan ini formasi K2. Jadi kami bilang K2 yang mana, karena memang namanya tidak ada dalam daftar 500 orang yang kami pegang,” tambahnya.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu temuan penting dalam RDP yang digelar untuk menelusuri dugaan kejanggalan dalam proses rekrutmen CPNS dan PPPK di Kabupaten Boven Digoel. DPRK berencana menindaklanjuti semua laporan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengangkatan aparatur sipil negara di daerah tersebut.